oleh

Ombudsman Lampung, Pemkab Way Kanan Telah Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas Pelayana Publik

Realita Lampung (RL) – Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menandatangani komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sudah dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, S.H.,M.M. pada 20 April 2020 lalu yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, S.Sos. dengan seluruh Pimpinan Instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Senin 8 Juni 2020 lalu.
“Ya benar sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama antara Ombudsman RI dan Pemkab Way Kanan, kegiatan dilakukan secara desk to desk karena kondisi Pandemi Covid-19,” kata Nur Rakhman Yusuf, Kamis 11 Juni 2020.
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pengawasan pelayanan publik, edukasi dan diseminasi, dan pertukaran informasi dan/atau data sesuai peraturan perundang-undangan. 
“Harapannya dengan kerjasama ini mendorong perbaikan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin merasakan manfaatnya,” ujar Nur Rakhman.
Selama periode kepemimpinan Nur Rakhman Yusuf sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung sudah 2 Kabupaten yang menandatangani MoU yaitu Pemkab Pesawaran pada tahun 2018 dan Pemkab Way Kanan pada  tahun ini.
 “Ya benar baru 2 Kabupaten, untuk kerjasama ini biasanya Pemerintah Daerah yang secara aktif untuk mengajukan permohonan. Hal ini menunjukkan Kepala Daerah ingin Ombudsman RI membantu agar pelayanan publik didaerahnya menjadi lebih baik,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari menjalankan salah satu tugas Ombudsman RI sebagaimana Pasal 7 Huruf e UU 37/2008 tentang Ombudsman RI. 
“Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri harus melibatkan stakeholder termasuk masyarakat. Maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan input,” ungkap Nur Rakhman mengkahiri. (***)
Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Komentar