oleh

Inspektorat Tanggamus Proses Persoalan Pekon Campang Tiga?

Realita Lampung (RL) – Tim Irban V Inspektorat Kabupaten Tanggamus mengaku kesulitan dalam proses pemeriksaan dugaan klaim hak tanah warga dan memproses dugaan pembangunan piktif di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Kota Agung yang melibatkan Ketua BHP dan Kepala Pekon setempat.
Sebagai pihak pelapor LSM Lipan DPD Kabupaten Tanggamus menilai inspektorat setempat terkesan tidak serius dan ada permainan dalam pengusutan permasalahan yang terjadi di Pekon Campang Tiga.
Untuk permasalahan yang telah dilaporkannya itu, LSM Lipan DPD Kabupaten Tanggamus minta tim Irban V untuk turun kelapangan bersama pihaknya sebelum menyatakan tidak ada permasalahan di pekon tersebut.
Hasil penelusuran tim media dan LSM Lipan kepada Irban V, Tabroni mewakili timnya mengatakan, bahwa dalam menganalisa adanya dugaan tersebut, Tim Irban V merasa kesulitan, sebab masalah tersebut terdapat perjanjian antara kedua belah pihak.
“Kami disini agak kesulitan, dimana letak kecurangan dalam dugaan laporan itu, yang menariknya, saat kami melihat dalam pasal 3 surat perjanjian itu, dan yang saya simak isinya itu, di DP atau dipanjer untuk tanah warga,” kata Tabroni.
Memang di dalam RAB-nya, kata Tabroni, harga tanah Rp175 juta, sementara pihak penjual dari Hartono kurang dari Rp175 juta, ternyata disitu mereka punya dasar untuk menentukan jual beli tanah tersebut.
“Di dalam standar harga tanah memang harganya seperti itu, kami kesulitan mengungkap potensi kecurangannya,” ujarnya.
Terkait adanya laporan dugaan pembangunan piktif di Pekon Campang Tiga, Tabroni menerangkan bahwa, di dalam pembangunan pekon tersebut tidak ada yang piktif dan semua pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan pembelanjaan anggaran.
Laporan ini, akan diserahkan kepada pimpinan, apabila pimpinan mengutus untuk melakukan kroscek, maka akan kita ulas lagi. Sementara itu, mengenai adanya oknum yang mengintimidasi warga, lanjutnya, dia belum bisa menjelaskan, sebab materi tentang hal tersebut belum masuk ke Tim Irban V dan mereka tetap fokus dengan apa yang disampaikan dalam laporan Inspektorat.
Terkait hal ini, Ketua LSM LIPAN DPD Tanggamus, Musanif Amran menyanggah tanggapan pihak Irban V tersebut dan dinilai tidak tepat dengan hukum pemerintahan. Pihaknya meminta melakukan kroscek bersama ke lapangan sesuai dengan RAB yang ada.
“Di pasal 3 surat perjanjian jual beli tanah lapangan, yang sulit memberikan keputusan hukum di Tanggamus ini, seperti apa? Karena di dalam surat tersebut, cukup jelas bahwa tanah pak Hartono, baru di DP Rp20 juta, sudah dimiliki dan di jual ke Pemerintah Pekon oleh Kepala Pekon untuk dibangun lapangan futsal. Artinya, belum resmi hak, apakah dengan DP sudah sah menurut hukum, ini tanah bukan kredit kendaraan yang di DP bisa di pakai,” ujar Musanif.
Kemudian mengenai dugaan pembangunan piktif di Pekon Campang Tiga, yang sudah di periksa oleh tim dilapangan dianggap tidak ditemukan piktif. “Kami dari LSM Lipan meminta kepada Inspektorat, RAB Pekon Campang Tiga TA 2018/2019, dibuka dan bersama kita cek ke lapangan,” ujar Musanif.
Lebih lanjut dia mengatakan, “Kami berharap pihak Inspektorat dapat jeli meneliti lagi menyikapi hal ini. Ayo kita buktikan bersama di lapangan, sesuai RAB pekon campang tiga. Kalau pihak Inspektorat menolak dan tidak mau terbuka, ada apa dibalik semua ini,” pungkasnya. (***)
• Laporan : Budi WM
• Editor : Sri Wahyuni

Komentar