oleh

Sekdes Pekon Dadi Rejo: Data Warga Belum Terima Bansos Terdampak Covid-19 Terkendala NIK

Realita Lampung (RL) – Menanggapi pemberitaan atas keluhan warga yang tidak mendapatkan sasaran bantuan sosial karena terdampak Covid-19, Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Dadi Rejo, Kecamatan Wonosobo menyatakan itu karena terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK). 


Pernyataan itu disampaikan, Sekdes Pekon Dadi Rejo, Feri kepada sejumlah awak media, Kamis 2 Juli 2020. 
“Untuk pendataan kami aparatur pekon dan juga gugus tugas Covid-19 sudah melakukan pendataan, baik dari bansos maupun BLT DD. Namun ada beberapa data yang tidak masuk di kemensos, ada yang terkendala NIK tidak padan atau NIK belum online dikemendagri, untuk quota bansos dari dinas sosial sejumlah 92 orang dan BLT DD 91 orang,” kata Feri.
Lanjutnya, mengenai beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan sosial terdampak covid-19, Pemerintah Pekon Dadi Rejo nantinya akan melakukan musdesus terkait keterangan yang menyatakan ada 50 persen warga tidak dapat bantuan tersebut. “itu tidak benar, dan perlu kami luruskan kembali,” ujarnya.
“Mudah-mudahan berkat pemberitaan ini warga kami diperhatikan pemerintah, kalau dari kami sendiri tidak kurang-kurang untuk ngusahaainnya, dan saya ucapkan trimakasih kepada kawan-kawan media yang sudah perduli dengan warga kami,” lanjut Feri.
Untuk proses pendataan, lanjutnya, pihak Pekon dan tim gugus tugas covid setempat sudah mendatangi ke rumah-rumah warga untuk di data mendapatkan bantuan Covid-19 tersebut.
“Kita datangi kerumah masing-masing, kita minta KK, terus kita musdesuskan mau masuk BLT apa bansos, karena quota BLT kita sedikit. Makanya kita masukan ke bansos, ternyata terkendala dan data tidak masuk,” ungkapnya.
Disisi lain, Sahlani selaku Ketua Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabuapaten Pringsewu, melalui laman di komentar media sosial (facebook) yang menyatakan, bantuan itu harus merata, kiranya dikumpulkan dulu masyarakatnya yang belum dapat bantuan, terus tanyakan kepala Pekonnya, kenapa ada yang belum dapat bantuan.
“Kalau kepala pekon bilang dananya kurang, itu bisa diajukan ke bupati daftar nama-nama masyarakat yang tidak dapat bantuan. Tapibkalau dananya cukup, kakonnya yang kena marah bupati. Kalau BLT DD tidak mencukupi bisa di alihkan ke BLT APBD dan sama-sama mendapatkan Rp600ribu,” tulis Sahlani. (***)
• Penulis : Budi WM

Komentar