oleh

Aparat Pekon Dadirejo Janji Data Ulang Warga yang Belum Terima BLT-DD

Realita Tanggamus (RL) – Disinyalir adanya Polemik pembagian Bantuan sosial (Bansos) terdampak Corona Virus Deaserse 2019 (covid-19) di Pekon Dadirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang dikeluhkan masyarakat. 
Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LSM LIPAN) DPD Tanggamus didampingi Tim AJO Indonesia DPC Tanggamus pertanyakan  carut marut pembagian Bansos tersebut ke aparatur pekon setempat. 
Diberitakan sebelumnya, menurut keterangan warga Pekon Dadirejo, salah satunya (LN) seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) menyampaikan bahwa 50 persen masyarakat pekon setempat tidak mendapatkan Bantuan Langung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD).
“Belum pernah bantuan apapun dari pemerintah sampai bantuna Covid-19 ini,” ungkap LN.
Sementara, menggapi adanya keluhan masyarakat, Feri Sekretaris Desa (Sekdes) menyampaikan bahwa, alasan warga yang tidak dapat bantuan dikarnakan permasalahan NIK KK belum Online di Kemendagri.
“Untuk pendataan kami aparatur pekon dan juga gugus tugas Covid-19 sudah melakukan pendataan, baik dari bansos maupun BLT DD.namun, ada beberapa data yang tidak masuk di dikmensos,ada yang terkendala NIK tidak padan atau NIK belum online dikemendagri.untuk quota bansos dari dinas sosial sejumlah 92 orang dan BLT DD 91 Orang,” kata Feri kepada tim media yang tergabung di AJO Indonesia, melalui pesan Whattappnya, Kamis (2/7/2020) lalu.
Dalam hal ini, Musanif Amran selaku Ketua LSM LIPAN DPD Tanggamus beserta rombongan Masyarakat datangi kantor Pekon Dadirejo untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat yang belum terbantu supaya segera terbantu.
“Jadi, kami disini mewakili masyarakat, berupaya untuk menyampaikan aspirasi mereka yang belum terbantu agar segera mendapatkan bantuan. Karna yang kami dengar dari keluhan masyarakat, bahwa disitu ada dugaan bahwa pendataan Aparatur Pekon memilah milih warga, dan menurut warga sendiri, banyak warga yang berkecukupan itu mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang miskin kurang mampu itu tidak dapat bantuan,” ucap Musanif dalam ruangan Forum terbuka, Senin 13 Juli 2020 kemarin.
Lanjutnya, kami berharap Aparatur pekon bisa membantu warga yang mengeluhkan tidak mendapat bansos covid-19 supaya bisa mendapatkan bansos tersebut dan merasakannya.
Usai rapat forum terbuka itu, Zulhelmi selaku Pj Kepala Pekon Dadirejo menjelaskan hasil musyawarah yang telah dilaksanakan.
“Adanya keluhan Masyarakat yang belum terbantu, kami akan upayakan dan akan mengkonfirmasi dengan atasan kami,supaya kami tidak disalahkan dengan aturan tersebut, dan setelah mengkonfirmasi, kami siap untuk membantu warga kami disini,” ujarnya.
Menyikapi persoalan warga yang belum tersadata, Zuhelmi akan mengambil langkah untuk mengecek ulang data dan mendatangi warga satu persatu.
“Kami akan turun langsung ke warga untuk melakukan pendataan ulang yang belum mendapatkan bantuan, mungkin disitu ada keselipan kami baik itu dari RT, maka itu yang akan kami lakukan,” ucapnya.
Lanjutnya, dan saya berharap kepada masyarakat supaya akan lebih baik, dan atas nama pribadi saya selalu PJ Pekon Dadirejo sangat bersyurkur atas usulan usulan warga disini terkait adanya bansos covid ini,” pungkasnya. (***)

Komentar