oleh

Audit Bawaslu Pesibar Temukan Masalah Dalam Proses Coklit

Realita Pesisir Barat – Guna memastikan hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar warga telah memenuhi syarat memilih terpenuhi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat melakukan Audit kembali. 

Dari hasil audit itu menurut Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah, SH.I.,CM, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. 
Dikatakannya, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan Audit kembali pada, Jumat 14 Agustus 2020 atas hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan pihak KPU telah berlangsung sejak tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020 lalu tersebut. 
Audit itu, kata Irwansyah, SH.I.,CM, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dalam Kantor yang dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Barat dengan Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan, Kamis 13 Agustus 2020.
“Dari hasil RDK kemaren ditemukannya laporan bahwa masih ada wilayah-wilayah yang rawan tidak dilakukannya pencoklitan sesuai dengan prosedur, bahkan ada yang belum tercoklit, maka kita adakan audit kembali,” ujarnya.
Kegiatan Audit yang dilaksanakan Bawaslu setempat berkangsung serentak pada setiap kecamatan yang langsung dipimpin oleh tiga orang unsur pimpinan. Hal itu guna memastikan bahwa hasil coklit tidak aa warga yang telah memiliki hak pilih tidak terdata.
Disampaikan, Irwansyah, SH.I.,CM, seperti pelaksanaan audit di empat titik dilaksanakan oleh Abd. Kodrat S, SH., MH., CM, Bidangi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, melakukan sample audit di Kecamatan Lemong, tepatnya di Pekon Pugung Penengahan Pemangku Bumi Rahayu, Pekon Pagar Dalam Pemangku Binjai, Pekon Bambang Pemangku Talang Tinggi serta Pekon Malaya Pemangku Batu Bulan. 
Anggota lainnya, Heri Kiswanto, S.Sos. I Kordiv PHL melakukan sample Audit di Kecamatan Pesisir Selatan di Pekon Marang Pemangku Usang Pulau, Ulok Manik dan Sumurjaya Pemangku Hanura. 
“Sedangkan saya sendiri mengambil sample audit di Kecamatan Bangkunat Pekon Pagar Bukit pemangku Talang Timbunan dan Pemangku Talang Tengah,” kata Irwansyah.
Berdasarkan hasil Audit yang telah dilakukan, ungkapnya, masih ditemukannya masalah. Diantaranya yang terjadi di Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Utara, Karya Penggawa, Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Selatan serta Kecamatan Bangkunat.
Temuan tersebut, lanjutnya, PPDP tidak melakukan pencoklitan secara langsung ke setiap rumah, ditemukannya pemilih yang telah berusia 17 tahun namun tidak dicoklit, tidak ditempelnya stiker coklit oleh PPDP, pemalsuan tanda tangan oleh PPDP bahkan ditemukannya bukti pencoklitan yang tidak diberikan oleh PPDP kepada pemilih.
Sebagai tindak lanjut dari temuan ini Bawaslu Pesisir Barat akan menyampaikan rekomendasi sebagai saran perbaikan kepada jajaran KPU untuk segera ditindaklanjuti terkait hasil temuan-temuan pengawas.
“Sesuai aturan Undang-undang maupun petunjuk teknisnya, bahwa setiap warga yang sudah berumur 17 tahun atau pernah kawin wajib mempunyai hak pilih,” ujarnya 
Pihaknya berharap, dengan dilakukannya kegiatan audit itu dapat memastikan tidak ada satupun warga Kabupatsn Pesisir Barat yang memiliki hak pilih tidak terdata sehingga pada pemilihan yang dilaksanakan kelak dapat menyalurkan hak pilihnya. (***)

Komentar