oleh

Soal BLT-DD di Pekon Bandar Sukabumi, PMD Tanggamus Sudah Mengajurkan untuk Terbuka Tentang Informasi Publik

Realita Tanggamus – Menyikapi adanya keluhan warga yang meminta transparanan jajaran Pemerintah Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong (BNS) tentang bantuan langung tunai dari dana desa (BLT-DD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus sudah sejak awal mengajurkan untuk terbuka tentang informasi publik. 

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus, Suyanto mengatakan, “Untuk menjaga transparansi, pemerintah pekon harusnya dapat mempublikasikan data penerima berbagai bantuan, baik PKH, BPNT, dan lain lain termasuk data penerima BLT DD,” katanya, Senin 24 Agustus 2020.
Lanjutnya, publikasi tersebut bisa berupa Baner berisi data penerima bantuan yang dipasang di balai pekon, sehingga warga bisa mencermati data tersebut. Satu lembar baner besar, tapi memuat seluruh data penerima bantuan yg ada di Pekon (PKH, BPNT, BLT DD dll), ujarnya.
Suyanto menyampaikan, sebelumnya anjuran dari Dinas PMD Kabupaten Tanggamus sudah disampaikan agar segala bentuk bantuan bisa dipublikasikan.
“Anjuran tersebut sudah kami sampaikan melalui surat dari Pemerintah Kabupaten ke Pekon via kecamatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, HS (33) salah satu warga Bandar Sukabumi mengeluhkan dugaan tersebut yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. 

“Saya sudah mempertanyakan penerima BLT DD, karna saya tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Tapi Oknum aparat pekon tidak mau memberikan data penerima bantuan itu,” ungkapnya.
Lanjut HS, “saya ini punya masalah istri yang sedang sakit di benjolan dadanya, dan itu harus di oprasi, untuk biaya oprasi itu saya kesulitan untuk mencarinya, karena penghasilan saya enggak tentu. Sedangkan saya tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, karna itu saya mempertanyakan penerima BLT, siapa tahu ada nama saya disitu, ungkapnya.
Kemudian, HS mempertanyakan ke Badan Hippun Pekon (BHP), akan tetapi, ketua BHP tidak bisa menjelaskan adanya bantuan tersebut.
“Saya sudah ketemu sama Ketua BHP, katanya, sudah dikordinasi ke Aparat Pekon, akan tetapi tidak ada tanggapan,(tirukan ucapan BHP),” imbuhnya.
Masih menurut dia, saat itu Ketua BHP memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu, untuk berobat istri dengan menandatangani surat perjanjian di atas matrai. Bukan hanya itu, ketua Bhp menjanjikan agar saya  mendapatakan bantuan Pemerataan 2 bulan kedepan, terus kata BHP, saya yang tanggung jawab (tirukan ucapan),” elasnya.
Sementara, saat HS mendatangi Kantor Pekon Bandar Sukabumi dengan tujuan mempertanyakan daftar penerima BLT DD, namun Oknum aparatur enggan memberikan penjelasan.
“Saya sudah ke Pekon untuk mempertanyakan adanya daftar warga penerima dan melayangkan surat namun tidak ada jawaban, kata Sekdes kami tidak ada wewenang, soalnya PJ belum mengizinkan(tiru ucapan sekdes),” ucapnya.
“Saya sangat butuh BLT, karena itu salah satu yang bisa membantu istri saya berobat,” pungkasnya dengan penuh harapan. Sampai diterbitkannya berita ini pihak Pekon belum bisa dikonfirmasi. 
• Penulis : Budi WM 

Komentar