Realita Lampung (Tanggamus) – Setelah ramai diberitakan di media online adanya dugaan pemotongan pada dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dilakukan pihak SMK Negeri 1 Kotaagung Barat akhirnya dilaporkan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ke Kejaksaan Negeri Tanggamus.
Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, Amroni setelah menyampaikan laporannya dengan pihak kejaksaan Negeri Tanggamus, Kamis 17 Agustus 2020 mengatakan, mengamati adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di SMKN 1 Kotaagung Barat terhadap dana PIP itu sesuai bukti kwitansi yang ditayangkan di media online yang tergabung di AJO Indonesia Tanggamus.
“Saya selaku Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Tanggamus dan kawan kawan yang berdomisili di Kotaagung Barat, disini saya memperhatikan dari pemberitaan di media online sangat luar biasa, maka dalam hal ini kami sebagai LSM GMBI Distrik Kabupaten Tanggamus merasa terpanggil untuk ikut melaporkan masalah ini demi menegakkan hukum yang ada di Tanggamus,” kata Amroni.
Lanjut Amroni, pihaknya meminta kepada jajaran Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk segera memproses permasalahan tersebut demi tegaknya supremasi hukum yang sebenarnya di Kabupaten Tanggamus.
Menurut pengamatan saya, kata Amroni dugaan pungli dana PIP yang dilakukan ibu Sri selaku Kepala SMKN 1 Kotaagung Barat sangat disayangkan karena hal itu bisa merusak citra dunia pendidikan.
“Apapun alasannya jika langsung dipotong itu perbuatan melawan hukum. Sekalipun dikatakan untuk bayar gajih guru honor dan lain sebagainya,” tegas Amroni.
Menurutnya jika dlbenar dikatakan untuk membayar gajih guru yang honor di sekolah tersebut, hal itu sebenarnya tidak masuk katagori harus dibayarkan menggunakan dana PIP. Karena bantuan operasional sekolah atau BOS dan anggaran lain bisa dialokasikan melalui program musyawarah sekolah bersama komite dan para wali murid.
“Dana PIP itu hak siswa siswi yang mendapatkan, bukan untuk membayar gajih guru honor,” pungkasnya. (***)
• Penulis: Budi WM
Komentar