oleh

Kejaksaan Negeri Tanggamus Dalami Dugaan Pungli di SMKN 1 Kotaagung Barat

 

Realita Lampung (Tanggamus) – Kejaksaan Negeri Tanggamus tengah mendalapan delik aduan yang disampaikan elemen masyarakat atas dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotaagung Barat.

Sebagaimana disampaikan, Nigge Pane mewakili Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanggamus, terkait laporan Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LSM LIPAN) DPD Tanggamus pihaknya tegah melakukan pendalaman. 

“Kalau laporan itu sudah kami proses, untuk kedepannya karena belum lengkap pihak-pihak terkait lainnya akan kami panggil lagi, sampai saat ini proses penyidikan terakhir laporan kemarin baru kepala sekolah, bendahara komite, bendahara BOS serta Ketua Komite yang diminta keterangan, karena berkas semuanya belum lengkap,” ujarnya. 

Sementara untuk di Dinas Pendidikan yang diwakili MKKS, menurut Nigge harus jelas tupoksinya. “Kami akan panggil MKKS-nya habis itu bendahara PIP, terkait yang dikatakan pungli oleh pengurus SMK Negeri 1 Kotaagung Barat, mungkin minggu depan ini akan kami panggil,” ungkapnya.

Lanjut dikatakannya, terkait hasil dari tim penyidik Kejari Tanggamus, ini sudah ada tupoksinya masing-masing, apa yang dipertanyakan apakah berhak pihak sekolah mengambil  pungutan seperti itu dan apakah itu benar-benar pungli. 

“Ya, kami akan mendalami lagi apakah itu pungli diperkenankan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tentang pembiayaan sekolah,” lanjut Nigge.

Melansir berita sebelumnya menurut keterangan Sri Purwatiningsih selaku Kepala SMKN 1 Kotaagung Barat terkait dengan dugaan pemotongan dana PIP tersebut, dia membenarkan itu ada dan dipergunakan untuk biaya operasional sekolah salah satunya membayar gajih guru honor.

“Soal dugaan pemotongan dana PIP dari siswa itu benar dan kegunaannya itu banyak, salah satu pointnya gaji guru honor,” kata Sri Puwatiningsih Senen 3 September 2020 lalu.

Semetara Ketua DPD LSM LIPAN Tanggamus, Musanif Amran mengatakan mengenai laporan kami itu berdasarkan temuan dan sumber pemberitaan media yang sudah beredar beberapa minggu ini.

“Pertama, uang daftar ulang (DPS) itu tidak diadakan pungutannya, dasarnya peraturan peresiden Nomor 87 Tahun 2016 ada 58 item yang dijadikan pungli di sekolah, termasuk penarikan daftar ulang siswa siswi, kedua, pemotongan dana PIP yang diperuntukan membayar gajih honor guru itu sudah diatur dalam juknis dana BOS, bahwa 15 persen dari total dana BOS itu diperuntukkan untuk membayar gaji honor guru. Ketiga, dana PIP ada aturan tersendiri kegunaannya. Dasar itulah kami melayangkan surat ke Kejari Tanggamus kemaren itu,”  jelasnya Musanif. (*)

Penulis: Budi WM

Komentar