oleh

Nelayan Minta Pemprov Lampung Legalkan Lobster

Ketua Fraksi PDI- Perjuangan DPRD Pesisir Barat, Erwin Gustom

Realita Lampung (Pesisir Barat) – Melalui wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Nelayan Kabupaten Pesisir Barat berharap Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera meleglakan penagkapan dan jual beli bebi benur sebagai sumber pengahasilan masyarakat.

Hapaan nelayan itu juga memang sudah disetujui Pemerintah Pusat berdasarkan Permen KPP Nomor 12 Tahun 2020 dan Juknis Dirjen Tangkap Nomor 48/Kep-DJPT/ 2020 terkait pengelolaan Benih Beming Lobster.

Irwan mengatakan, sebagai masyarakat  yang berkerja menjadi nelayan di Kabupaten Pesisir Barat sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera mungkin melegalkan secara atau mengesahkan baik penagkapan ataupun jual belinya.

“Saya yakin mata pencarian atau pendapatan nelayan akan meningkat karena nilai jual benur sangatlah menggiyurkan,” ujarnya.

Di tambahnya, keyakinan itu memang didujung dengan keberadaan laut yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dari ujung Kecamatan Lemong sampai diujung Kecamatan Bangkut kondisinya memang memliki garis pantai yang luas serta mimiliki banyak lobseter.

Dirinya juga berharap kepada Pemerintah Daerah dapat mengupayakan untuk mendorong bagaimana ada surat rekomendasi yang berkekuatan hukum sehingga masyarakat tidak was-was kalaupun mencari serta menjualnya.

Lanjutnya, harapan kami kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Dinas terkait sesegera mungkin berkoordinasi Kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan rekomendasi tersebut.

Sementara Ketua Fraksi PDI- Perjuangan di DPRD Pesisir Barat, Erwin Gustom mengatakan, tentunya semua niat baik atas masukan masyarakat serta dorongan Anggota Dewan sudah pasti akan mengupayankan itu terwujud. “Kami akan selalu siap mengawalnya untuk segera dilegalkan dan disahkan secara hukum,” ungkapnya menanggapi masukan dari masyarakat (nelayan) setempat.

Menurut Erwin Gustom, pihaknya (DPRD) melalui Komisi II sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan RI dalam upaya meminta untuk segera dilegalkan terkait permohonan masyarakat tersebut. “Alhamdulillah berhasil hanya saja terganjal di provinsi,” ujarnya.

Artinya, lanjut dia, Pemerintah Daerah Pesisir Barat melalui Bupati harus bergerak melakukan tindakan-tindakan untuk segera dilegalkannya penangkapan dan jual beli lobseter, di tambah lagi Pemerintah Provinsi dan Daerah itu memang ada garis koordinasi.

Kepentingan ini bukan untuk Anggota Dewan Kabupaten Pesisir Barat melainkan semata-mata untuk masyarakat dalam hal meningkatan pencarian dengan nilai pendapatan supaua bisa bertambah yang secara otomatis akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perikanan.

“Artinya, ketika ini dilegalkan tentu sebagai nelayan di Kabupaten Pesisir Barat ini akan sejahtera, dalam hal ini Pemda mempunyai PR besar,” lanjut Erwin Gustom. (***)

Komentar