oleh

Aksi Massa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Lampung Berakhir Ricuh

Kaca Gedung DPRD Provinsi Lampung pecah, Rabu 7 Oktober 2020

Realita Lampung – Aksi massa dari Aliansi Lampung Memanggil yang berlangsung di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja semula berlangsung tertib akhirnya pecah dengan kericuhan.

Massa yang tergabung dalam aliansi lampung memanggil itu berasal dari gabungan berbagai mahasiswa dari universitas serta para buruh bersama elemen masyarakat tersebut menggelar aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law berlangsung, Rabu 7 Oktober 2020.

Dari pantauan, aksi yang bermula tertib di depan kantor DPRD itu mulai memanas ketika mereka (Massa) meminta Pimpinan DPRD Provinsi Lampung bersama para anggota wakil rayat menemui mereka namun hingga sore hari Ketua DPRD tidak juga menemui mereka. Alhasil kericuhan pun terjadi dengan pengerusakan kaca kantor Gedung DPRD Lampung serta sejumlah fasilitas lainnya oleh massa.

Ribun massa yang menggelar aksi damai tolak Undang-Undang Omnibus Law tersebut sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, massa aksi terus bertambah dan memenuhi halaman Gedung DPRD Provinsi Lampung. Namun massa aksi kecewa karena Ketua DPRD Provinsi Lampung tidak menemuin mereka (massa), akhirnya masa aksi melakukan perusakan dengan melakukan pelemparan menggunakan batu, kayu dan benda lainnya ke arah Gedung DPRD setempat.

Tujuan para massa yang tergabung dalam aliansi lampung memanggil bersama para buruh serta elemen masyarakat tersebut semula meminta DPRD Provinsi Llampung untuk menemui massa yang menggelar aksi untuk membuat pernyataan sikap bahwa DPRD Lampung menolak Undang-Undang Omnibus Law tersebut dan jika tidak dipenuhi massa aksi akan menyatakan mosi tidak percaya pada DPRD Lampung.

Pecahnya kericuhan itu akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisi dengan  mengeluakan tembakan gas alir mata serta semprotan air melalui waterconan. 

Sebagaimana diketahui pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan DPR RI pada hari Senin 5 Oktober 2020 lalu. DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. (***)

Komentar