oleh

Wujudkan Pelayanan Prima, Pemkab Pringsewu Bekali Ketua BHP Cara Penyusunan RPP

Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Relawan, saat mewakili Bupati Pringsewu, membuka acara diklat BHP, Kamis 12 November 2020.

Realita Pringsewu – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan pekon yang baik dan bersih dengan selalu menerapkan prinsip profesionalitas Pemerintah kabupaten Pringsewu Lampung menggelar pelatihan teknis bersama para Kepala Badan Hippun Pemekonan atau Badan Permusyawaratan Desa (BHP/BPD).

Acara itu dikuti oleh 126 Ketua Badan Hippun Pemekonan atau Badan Permusyawaratan Desa dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu, dan kegiatan tersebut berlangsung di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Kamis 13 November 2020.

Terselenggarannya kegiatan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan pekon yang baik dan bersih dengan selalu menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Hal itu disampaikan, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Relawan, mewakili Bupati Pringsewu, dan acara ini menghadirkan narasumber diantaranya anggota DPRD Pringsewu, Sagang Nainggolan dan Kaban Kesbangpol Sukarman, serta dihadiri Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Eko Sumarmi dan Kabag Hukum Ihsan Hendrawan serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab setempat.

Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Relawan mengatakan, Badan Hippun Pemekonan memiliki tugas dan peran untuk membahas dan menyepakati diantaranya Rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala Pekon.

“BHP juga dapat menampung dan menyalurkan aspirasi warga dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kapekon di pekon masing-masing dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan pekon yang baik dan bersih dengan selalu menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,” ujarnya. (Sahlani/Red/*)

Komentar