oleh

Sengketa Lahan, Pengacara Warga; Diduga Pihak BPN Ciderai Semangat Reformasi Agraria

Penasehat Hukum warga Negara Mulya, Anton Heri, SH, ketika menginformasikan terkait sengketa lahan kepada awak media, Jumat 13 November 2020.

Realita Way Kanan – Diduga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Way Kanan terindikasi mengubur hidup-hidup warga Negara Mulya dengan dugaan merubah peta digital tanah sehingga menjadi tumpang tindih tanpa sepengetahuan masyarakat bersangkutan.

Hal ini disampaikan oleh Penasehat Hukum warga Negara Mulya, Anton Heri, SH, yang merasa hak kliennya di kangkangi oleh BPN setempat, Jumat 13 November 2020.

Menurut Anton Heri, kronologis awal terkait perkara sengketa tanah tersebut bahwa pada Agustus 2019 telah terjadi penggusuran 26 H lahan garapan warga negara mulya oleh dua alat berat berjenis bueldozer dan tracktor yang dikawal oleh segerombolan lelaki bertubuh besar tinggi diduga Team keluarga Doni Ahmad Ira Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Way Kanan Fraksi Hanura.

“Singkat cerita selanjutnya demi menghindari pertikaian yang berkemungkinan berujung pada kekerasan, warga korban penggusuran lahan garapan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini kekantor polisi,” terangnya.

Proses laporan perkara pengrusakan ini ditangani oleh Polres Way Kanan yang kini sudah menahun. “tahapan demi tahapan sudah dilalui, mulai dari pemeriksaan pelapor, saksi-saksi, operator alat berat, pihak penyedia alat berat, sampai terlapor,” jelas Anton.

Anton menambahkan proses selanjutnya kepolisian kemudian menyarankan pihak pelapor untuk melakukan pengembalian batas-batas tanah melalui BPN guna memepejelas kepastian letak tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki, sebab menurut keterangan penyidik bahwa yang berwenang atas tanah adalah BPN.

“Pada tanggal 3 juni 2020 telah terjadi proses pengembalian batas dikampung Negara Mulya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan yang dihadiri oleh pelapor, terlapor Doni Ahmad Ira dan tim, disaksikan oleh perangkat Kampung Negara Mulya, penyidik (Polisi) dan Kapolsek Negara Batin beserta anggotanya,” ungkapnya.

Menurut keterangan pihak BPN melalui patugasnya yang turun kelapangan titik koordinat atas sertifikat hak milik klien kami benar adanya dilokasi yang digusur oleh terlapor, dan keterangan tersebut dimuat oleh BPN melalui surat resminya hasil pengembalian batas.

“Setelah kami melaksanakan pengembalian batas pihak polisi memberikan kesempatan yang sama  kepada terlapor untuk segera mendaftarkan sertifikatnya guna pengembalian batas di BPN. Hari berganti hari, Minggu berganti Minggu, dan bulanpun berganti bulan pihak terlapor tidak kunjung melakukan pengembalian batas sampai detik ini juga,” kata Anton.

Lebih lanjut, dia menerangkan pada tanggal 11 November 2020 kliennya mendapatkan informasi bahwa peta digital dan titik koordinat sertifikatnya sudah tidak sama seperti seperti semula saat dilaksanakan proses pengembalian batas.

“Saat ini sudah ada peta digital yang baru diatas peta digital klien kami (tumpang tindih) namun dengan rajangan yang berbeda. Diketahui semula diaplikasi petugas pengembalian batas dari BPN dan aplikasi sentuh tanahkau dapat dijumpai peta digital Tanah bersertifikat seluas 26 H tersebut. Tanah tersebut milih 23 warga negara Mulya dan tidak ada tumpang tindih pada waktu itu. Namun sayang, saat ini telah terjadi tumpang tindih peta digital tersebut,” paparnya dengan jelas.

Pihaknya nenyayangkan semangat reformasi agraria yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diduga diciderai oleh pihak BPN setempat. “Pasalnya telah terjadi diduga sebuah kejahatan, dimana hak masyarakat yang seharusnya dilindungi namun kali ini malah seakan-akan disengaja untuk ditiadakan,” tegas Anton.

Anton berharap pihak BPN bisa profesional menjaga citra lembaga nya. Hal ini bukan tidak beralasan, sebab sebagaimana di ketahui aplikasi Sentuh Tanah Ku adalah aplikasi resmi keluaran BPN untuk membantu memudahkan masyarakat melihat kondisi dan keterangan tanah. 

“Sehingga apabila sudah ada sertifikat di tanah tersebut otomatis tampak garis-garis rajangan tanah sesuai sertifikat, dan jika di input untuk sertifikat baru lain untuk di buat di atas tanah yg sudah bersertifikat dengan otomatis menolak,” ujarnya.

Sedikit info yang kami tahu dari rekan-rekan BPN bahwa sertifikat kami tahun 2014 jelas sudah terintegritas dengan internet dan aplikasi sentuh tanah ku saat ini, sederhananya adalah;

1. Pembuatan sertifikat an sahlan tahun 2018 sangatlah unik.. gambar di sertikat mirip di lokasi sertifikat klien kami berupa tanah pelandangan di kampung negara mulya, tetapi d aplikasi sentuh tanahku berupa tanah pekarangan dgn luasan yg berbeda jauh, kami masih positif thinking menerima mungkin salah cetak saja..

2. Tetapi tanggal 12 november semua berubah.. koordinat sertifikat atas nama sahlan sudah berubah menindih koordinat sertifikat kami.

“Disini kami berharap BPN Kabupaten Way Kanan berdiri tegak lurus dengan aturan dan memakai hati nurani nya. Jika memang terdapat kekeliruan penerbitan 5 sertifikat atas nama Sahlan untuk tidak malu untuk membatalkan produk nya, sebab ini sangat merugikan klien kami dan membuat kerancuan kepemilikan,” pungkasnya.

Sementara itu, saat di konfirmasi via telepon Kepala BPN setempat enggan memberikan penjelasan dikarenakan dirinya belum mendapatkan laporan dari pihaknya terkait hal tersebut dan dia pun sedang berada di luar kota. (Sandi/Red/*)

Komentar