oleh

Bawaslu Nyatakan Laporan Perusakan APK Eva – Deddy Belum Penuhi Syarat

Realita Lampung – Pasca laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa perusakan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar lampung nomor urut tiga, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah Bawaslu nyatakan delik aduannya belum penuhi syarat.

Lamporan itu diterima Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung pada Kamis 12 November 2020 lalu, tim Eva – Deddy melaporkan perusakan puluhan perusakan alat peraga kampanye berupa bener yang dipasang oleh tim pemenangan paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut tiga tersebut.

Atas belum terpenuhinya syarat laporan itu, Bawaslu memberikan tengat waktu dua hari kedepan agara tim Eva Dwiana dan Deddy Amarullah untuk penuhi syarat pelaporannya.

Dalam laporan tim sebagai pelapor sedikitnya ada empat puluh dua alat peraga kampenye telah dirusak oleh orang tak dikenal yang terpasang di lima belas kelurahan dan sepuluh kecamatan di Kota Bandar Lampung, tim pemenang paslon nomor urut tiga Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, dengan tegas Bawaslu menyatakan bahwa laporan pihak pelapor belum penuhi syarat baik secara pormil dan meteril.

Disampaikan Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, pasca bawaslu menerima laporan adanya dugaan pelanggran pemilu berupa perusakan alat peraga kampanye dari tim pememangan paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut tiga, sebagai pihak pelapor belum memenuhi syarat baik secara saksi hingga pihak yang dilaporkan belum jelas identitasnya.

Maka Bawaslu mengirim surat kepada pihak pelapor untuk dipenuhi syaratnya dan diberikan waktu hingga dua hari hingga ya itu senin besok, ujarnya.

Perusakan alat peraga kampanye berupa bener tertera di pasal perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan wali kota memberikan ruang selama 5 hari bagi jajaran pengawas pemilihan untuk sampai pada register laporan.

Karena itu pada setiap laporan yang masuk, jajaran pengawas pemilihan tidak langsung meregister laporan tetapi hanya memberikan tanda bukti penerimaan laporan, paparnya. (RM/Red/*)

Komentar