oleh

Format1 Minta Bupati Pelajari Hasil Sengketa Pilkades Sintang

Realita Tanggamus – Gugatan hasil Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon/ Pilkades) yang berlangsung serentak di Kabupaten Tanggamus oleh Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu (Format#1), minta Bupati, Wakil Bupati dan wakil rakyat (Anggota DPRD) bisa mempelajari hasil singketa Pilkades di Kabupaten Sintang.

Hal ini, mengacu kepada surat Kemendagri Nomor 140/5025/BPD, 17 Oktober 2018, tentang surat suara sah dan tidak sah. Yang meminta Bupati Kabupaten Sintang segera mungkin menyelesaikan sengketa terkait keabsahan surat suara kepada Panitia Pemilihan dan BPD pada sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018 tersebut.

Sebagai perbandingan, sengketa Pilkades yang berlangsung serentak di Kabupaten Sintang, dari 29 desa yang menggelar Pilkades, Bupati Sintang hanya melantik 27 kepala desa terpilih sementara sisanya tidak dilantikan karena sedang dalam sengketa.

Seperti disampaikan Ketua Format#1 Tanggamus, Deri Ardiansyah kepada Tim media AJO Indonesia Tanggamus yang mengatakan.

“Artinya, ada dua desa yang tidak ikut dilantik, karena melayangkan gugatan terkait hasil Pilkades serentak,” ungkap Deri Ardiansyah, bersama anggota Format#1, Sabtu 2 Januari 2020.

Dia juga menjelaskan, di sengekta Pilkades serentak Kabupaten Sintang, ada 4 poin penting dan itu yang terjadi di Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus.

Deri Ardiansyah, menjelaskan di 4 poin dalam gugatan hasil Pilkades serentak di Kabupaten Sintang, diantaranya dalam poin 1 dijelaskan, dalam surat dijelaskan bahwa adanya sengketa pemilihan kepala desa di Desa Senibung terkait 35 surat suara dengan tanda coblos satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain.

Ke 2, regulasi terkait surat suara untuk pemilihan kepala desa diatur dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 40 huruf c bahwa surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang sudah ditentukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka 35 surat suara di Desa Senibung, Kecamatan Ketungau Hilir dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam satu kotak dan tembus tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon lain.

Kemudian di poin ke 3, terkait dengan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf f Peremendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa bahwa tugas Panitia Pemilihan “memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten/Kota”.

Lalu, lanjutnya, di poin ke 4, sehubung dengan penjelasan di atas diminta kepada Bupati Sintang untuk melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan menjelaskan keabsahan 35 surat suara kepada Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, paparnya menyampaikan sengketa Pilkades di Kabupaten Sintang, dan harapannya sengketa Pilkakon di Kabupaten Tanggamus bisa diberikan keputusan yang bisa menciptakan keharmonisan masyarakat setempat.

“Sengketa ini karena tidak diperjelasnya dalam Perbup tentang aturan surat suara sah dan tidak sah yang tertuang dalam Perbup nomor 79 tahun 2020. Itulah yang menjadi landasan kami melayangkan keberatan ini,” ungkapnya.

Masih menurutnya, Format#1 hari ini mengadakan bersilaturahmi dan rapat koordinasi terkait hal keberatan yang sedang mereka ajukan. “Kami dapat informasi setelah audiensi kita kemaren dan kami sedang menunggu tindak lanjut dari DPRD Tanggamus untuk memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Pihak Panitia Kabupaten,” ujarnya.

“dan Kami juga sedang menunggu informasi itu dari Dewan, kami berharap pihak DPRD Tanggamus dapat menyampaikan ke panitia Kabupaten untuk melakukan Kajian Hukum yang menjadi dasar hukum panitia kabupaten dalam proses pilkakon kemaren itu,” lanjutnya.

Lebih Deri mengatakan, “Harapan kami Pemda Tanggamus dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan mempunyai hati nuranilah, ketika ini merupakan hal-hal yang dasar hukunmnya jelas tolonglah putuskan dengan bijaksana,” ucap Deri.

Tidak akan meruntuhkan wibawa Pemkab Tanggamus apabila mereka mau melakukan kajian hukum dan mereka menetapkan, memutuskan kebenaran menurut kajian hukum. Ketimbang mereka kalah di PTUN, tambahnya.

Pada kesempatan itu juga Deri meyampaikan bahwa sejak awal mereka sudah mempersiapkan langkah informal, apa-apa yang menjadi keberatan mereka dalam hasil Pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus yang berlangsung pada hari Rabu 16 Desember 2020 lalu.

“Keberatan-keberatan yang kami tuangkan itu sudah kami siapkan tembusannya, baik tembusan ke Mendagri, Komnasham, Ombusman bahkan tiap-tiap steck holder yang terkait dalam pilkakon ini. Sekali lagi kami mengharapkan masalah ini diselesaikan secara bijak jangan sampai hal ini sampe ke PTUN,” kata Deri Ardiansyah. (AS/Red/*)

Komentar

Realita Lampung