oleh

Masalah Pilkakon, Pemkab Tanggamus Belum Berikan Respon Penyelesaian – Format1 Siap Turunkan 3000 Masa

Realita Lampung (Tanggamus) – Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu ( Format#1) Kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk melakukan kajian hukum mengenai persoalan surat suara tercoblos simetris pada Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) serentak 16 Desember 2020 lalu.

Ketua Format#1, Deri Ardiansyah kepada media ini mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada Pemkab Tanggamus untuk membuka jalur nonlitigasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa Pilkakon kemarin sebelum hal ini masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami meminta jalur nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah, disertai kajian hukum bersama, degan menghadirkan para pakar hukum, menunjukkan bahwa Pemkab Tanggamus sangat peka dan bijak terhadap keadaan warganya,” kata Deri Ardiansyah.

Deri menjelaskan bahwa perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pilkakon serentak kemarin, terjadi dua penafsiran yang berbeda terhadap perihal surat suara tercoblos simetris, banyak panitia pekon yang mengesahkan dan lebih banyak pula yang tidak mengesahkan.

“Artinya apapun keputusan yang akan diambil oleh Pemkab Tanggamus tetap mengandung konsekwensi hukum, makanya perlu kajian hukum dulu untuk memutuskan yang benar menurut hukum,” ujarnya.

Sementara Deri mengaku khawatir akan adanya unjuk rasa dari para anggota Format#1 dan melibatkan masyarakat banyak, dan pihaknya akan mengajukan izin untuk melakukan hal tersebut, sebab ia sudah beberapa kali didesak oleh para anggota dan masyarakat jika tidak ada kejelasan dari Pemkab Tanggamus.

“Saya selaku Ketua Format #1 sudah beberapa kali didesak oleh para anggota dan masyarakat, yang mana mereka ingin mengajukan izin utk melakukan unjuk rasa besar-besaran. Tidak kurang dari 3000 orang yang akan kawan-kawan turunkan,” ungkapnya.

“Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti kami dari Format#1 akan mengajukan izin untuk melakukan unjuk rasa atau demo, kemungkinan kami dari format#1 dan kawan- kawan akan lakukan demo, tetapi kami masih menunggu kejelasan dalam menempuh jalur nonlitigasi yang sedang diupayakan,” lanjutnya.

“Oleh karena itu sekali lagi kami mohon agar Pemkab Tanggamus segera melakukan kajian hukum sebelum memutuskan,” sambung Deri Ardiansyah.

Dalam hal itu, penyelesaian dengan cara nonlitigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 6 yang berbunyi: Sengketa atau beda pendapat oleh para pihak, diselesaikan yang didasarkan itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan .

Begitu juga desakan masyarakat sangat kuat untuk melakukan npenghitungan ulang.mereka meminta Pemkab berlaku adil dan menerapkan satu Peraturan jangan ada perbedaan perberdaan dalam pelaksanaan.

“Kita tahu ditempat lain dengan kesepakatan panitia dan saksi suara simetris itu di sahkan,sementara kami di Pekon Purwodadi Gisting tidak padahal panitia dan saksi sudah menyepakti disahkan ,begitu Pj Kepala Pekon Purwodadi datang dan mengatakan ikuti saja aturan sehingga surat suara tercoblos simetris menjadi surat suara rusah dan tidak sah dan pada akhirnya, 1000 lebih surat suara tercoblos simetris menjadi surat suara rusak dan tidak sah,” kata Masruri salah seorang tokoh masyarakat Purwodadi, Gisting.

Ditempat berbeda Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tanggamus saat disambangi Media Online untuk mengkonfirmasi terkait kemelut Pilkakon tersebut, Rabu 6 Januari 2021. Lalu sekitar jam 10.0 WIB, Tim Media Online AJO Indoesia Tanggamus mendatangi Kantor Pemda atau ruangan Tapem, sementara ruangan tersebut nampak sepi hanya ada beberapa staf yang bertugas.

Ketika ditanyakan kepada staf tersebut mereka menjawab kabagnya tidak masuk. Menurut mereka Kabag Tapem tengah menjalani isolasi mandiri karena keadaannya kurang sehat.

“Mudah-mudahan minggu depan Kabag masuk dan silahkan konfirmasi ke beliau saja,” kata salah seorang staf yang tidak mau namanya disebut dan mengatakan “off the record ya,” lanjutnya.

Ketika di tanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus, dia mengatakan, banyak pihak, keanggotaan panitia terdiri dari Kepolisian dalam hal ini Polres Tanggamus, Kejaksaan dan lain-lain dan Tapem dalam hal ini berperan sebagai pengadministrasian, ungkapnya. (TIM AJOI/*)

Komentar

Realita Lampung