oleh

Format1 Minta Pemda – DPRD Bersikap Tegas, dan Siap Menyampaikan Surat Keberatan Hasil Pilkakon ke Kemendagri, Komnas HAM dan Ombudsman

Realita Lampung (Tanggamus) – Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menegakkan suatu kepastian hukum dan menunjukkan suatu keadilan di nilai menerapkan sistem ganda dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) yang berlangsung Rabu 16 Desember 2020 lalu.

Pilkakon yang berlangsung Rabu 16 Desember 2020 lalu itu memiliki banyak varian cara pelaksanaan terutama dalam penghitungan dan penerapan menetukan suara sah dan tidak sah dan suara yang dianggap rusak.

https://youtu.be/4oKzOAEsVl0

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, panitia sangat dianggap tidak profesional dan tidak terdidik. Disatu tempat panitia membuka seluruh kertas surat dan memberikan kepada pemilih, ditempat lain panitia tetap membiarkan kertas surat suara dalam keadaan terlipat, begitu juga pada saat penghitungan surat suara, sebagian panitia mendiskusikan dengan para saksi dan menyepakati kesepakatan bersama dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, sementara ditempat lain menolak apapun kesepakatan yang diinginkan oleh para saksi dengan dalih sudah ada aturan.

Di Pekon Sampang Turus dan Pekon Parada Suka, Kecamatan Wonosobo, Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip, Pekon Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur dan puluhan Pekon lainnya menerapkan hasil kesepakatan bersama dalam menentukan suara sah dan tidak sah.
Lain halnya dengan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting , Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo dan banyak Pekon lainnya yang dengan tegas tidak menerima apapun kesepakatan yang diambil oleh panitia dan para saksi saat melihat banyaknya surat suara yang rusak tercoblos tembus simetris bahkan Pj Pekon Purwodadi Mediansyah tegas menolak apapun kesepakatan yang sudah dibuat oleh Panitia, begitu juga dengan kejadian yang terjadi di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo, Camat Womosobo Edi Fahrurrozi dengan tegas menolak dan menyuruh seluruh panitia untuk tetap menjalankan aturan yang sudah ada dengan mengatakan sudah ada Perbupnya. Hal terbalik terjadi Pekon Sampang Turus, Pekon Pariaman yang dengan tegas Pj Kakon di Pekon Sampang Turus Bahri dan Pj Pekon Parda Suka yang membolehkan.

Menurut Dewan Pembina FORMAT#1, Supardi, “Langkah yang kami lakukan bukan untuk mencari kemenangan, tapi kami ingin ditegakkan aturan yang jelas dalam pelaksanaan Pilkakon ini,” ujarnya.

Selain itu bukti-bukti ketidak profesional Pemkab adanya dua cara dalam memutuskan penentuan suara sah dan tidak sah, “ini demokrasi terburuk dalam sejarah pemilihan di Kabupaten Tanggamus yang didanai oleh APBD, belum pernah terjadi kerusakan segitu banyaknya,” lanjutnya serya mengatakan pada Pemilu 2019 lalu yang kertas surat suaranya ada enam lembar (Pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD, Gubernur dan Presiden) tidak sampai ratus surat suara yang rusak.

Ini menandakan ada suatu yang salah dalam pelaksanaannya, untuk itu Supardi mengharapkan adanya peran DPRD Kabupaten Tanggamus untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak eksekutif. “Saya berharap DPRD dapat mempertemukan kami dengan pihak Pemda (Tapem), dan lebih bagus dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk membedah dan mengkaji kejanggalan kejanggalan ini,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama disela-sela acara pembahasan tindaklanjut langkah Format#1 yang berlangsung di Pekon Sidokaton Kecamatan Gisting pada Jumat 8 Januari 2021, Ketua Format #1, Deri Ardiansyah bersama Hendi didampingi para anggotanya mengatakan, langkah mereka selanjutnya meminta DPRD Kabupaten Tanggamus untuk segera menindaklanjuti, memfasilitasi dan memanggil pihak eksekutif dan para calon serta melibatkan pakar hukum dari universitas yang ada di Lampung untuk bersama-sama mengadakan Kajian Hukum menyikapi persoalan Pilkakon di kabupaten setempat.

“Menghendaki ditundanya pelantikan calon Kepala Pekon terpilih karena kami sedang mengajukan keberatan kepada Bupati Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus dan hari Senin (11 Januari 2021) kami akan mengajukan surat keberatan melalui perwakilan kami ke Kemendagri, Komnas HAM dan Ombudsman,” kata Hendi perwakilan Format#1 saat pertemuan Format#1 di Pekon Sidokaton, Kecamatan Gisting pada Jumat 8 Januari 2021 kemarin.

Beberapa waktu yang lalu, menurut Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus , Yoyok Sulistiyo yang mengatakan, Pilkakon sebelumnya apabila suara tembus simetris diluar kotak itu dianggap sah, kalau sekarang kan Ndak. Sebenernya ada juga disalah satu pekon yang menganggap suara tembus simetris sah, dengan catatan sudah ada kesepakatan sebelumnya, kata politisi PKB ini.

Lanjutnya, dalam waktu dekat Komisi I akan memanggil Bagian Tapem untuk hearing. Lalu selanjutnya Yoyok juga mengajak Ketua Fraksi di DPRD Tanggamus untuk membentuk pansus. “Sekarang kami sedang reses, usai reses Komisi I akan panggil Tapem untuk menjelaskan mengenai kisruh yang terjadi, bila perlu nanti kita buat Pansus untuk menginvestigasi kebawah, kalau memang ditemukan adanya dugaan korupsi, ya akan kita bongkar semua,” ujar Yoyok.

Dibagian lain, Forum Kajian Kebijakan Daerah (Fokad) menilai bahwa pelaksanaaan Pilkakon serentak yang telah dilaksanakan terkesan pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara profesional.

Telah terjadi ketidak profesionalan panitia pilkakon terhadap surat yang dicoblos tembus simetris dinyatakan sah, sementara di pekon tertentu surat suara yang dicoblos tembus secara simetris dianggap tidak sah.

Ketidaksamaan pandangan terhadap suara sah dan tidak sah tersebut disebabkan kurang pahamnya panitia terhadap peraturan yang ada, hal ini juga diakibatkan desain surat suara yang tidak mempertimbangkan lipatan surat suara. Kurangnya sosialisai secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai kepada pemilih terhadap peraturan pelaksanaan pilkakon serentak, kata Ketua Fokad Tanggamus, Zulwani melalui keterangan tertulisnya.
Untuk itu, lanjut Zulwani, Fokad meminta kepada Ketua DPRD Tanggamus agar dapat segera menagdakan rapat dan membentuk Pansus dalam menyikapi terhadap ketidak profesionalan panitia kabupaten dan panitia pekon yang menyebabkan ketidaksuksesannya pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

“Kami juga meminta kepada DPRD Kabupaten Tanggamus agar mendesak bupati Tanggamus untuk mengambil sikap tegas terhadap banyaknya surat suara yang dicoblos tembus secara simetris tersebut dengan sikap melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang,” pungkas mantan Komisioner KPU Tanggamus itu. (AS/Red/*)

Komentar

Realita Lampung