oleh

Pratisi Hukum, Bupati Harus Keluarkan Perbup Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Realita Lampung – Pemerintah Daerah Lampung Utara sudah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan pengendalian penyebaran Covid-19.

Dikeluarkannya surat edaran Bupati Lampung Utara itu sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam menyukapi kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara yang terus mengalami peningkatan dan saat ini dinyatakan berada pada zona merah.

Foto waktu penerimaan vaksin covid-19 dari Pemprov Lampung, Senin (25/01/2021).

Mendukung adanya langkah-langkah itu pratisi hukum dari lembaga bantuan hukum (LBH) Menang Jagad minta Bupati Lampung Utara mengeluarkan peraturan daerah secara tegas dengan pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19.

Disampaikan, Ketua LBH Menang Jagad, Karzuli Ali, SH, dalam kondisi seperti saat ini Bupati Lampung Utara harus lebih tegas dalam mengambil keputusan mengingat kondisi Lampung Utara berada di zona merah penyebaran covid-19. Untuk itu Karzuli Ali menyarankan supaya Pemda Lampung Utara segera membuat ketentuan atau peraturan bupati (Perbup) bagi yang melanggar diberikan sanksi tegas.

“Bupati perlu membuat aturan untuk penegakan disiplin, misalkan yang tidak memakai masker di tempat umum dan lainnya, dikenakan sanksi, tidak lagi ada pesta atau kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kemudian sanksi seperti apa, tergantung bupati. Intinya bupati harus lebih tegas,” kata Karzuli Ali.

“Saya melihat di Lampung Utara masih saja ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti pesta-serta dan ditempat umum kemarin saya sempat kaget di stadion sukung ramai sekali muda mudi nongkrong dan tidak menggunakan masker, bahkan hari ini saat serah terima vaksin sinovac oleh sekda terlihat ada kerumunan,” lanjut Karzuli.

Lebih lanjut dia mengatakan, jangan sampai kejadian di paris dan wuhan terjadi di Kabupaten Lampung Utara, korban jiwa yang tak terkendali, dengan demikian untuk mengatasi itu harus ada ketegasan dari kepala daerah yaitu Bupati.

“Sekali lagi bupati harus lebih tegas dan aktif dalam melakukan pengawasan, jangan sampai kebijakan yang sudah dikeluarkan hanya hisapan jempol saja,” ujarnya.

Menurut Ketua LBH Menang Jagad Kabupaten Lampung Utara ini juga berdasarkan data setiap hari di daerah setempat masih ada peningkatan kasus covid-19, sehingga dia berharap, kedisplinan harus lebih diperketat secara bersama-sama baik unsur Pemerintah dan masyarakat secara umum di Kabupaten yang berjuluk Ragem Tunas Lampung (Lampung Utara) tersebut.

Dalam hal ini, Karzuli Ali juga minta agar dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pencegahan covid-19 beberapa waktu lalu. Karena dana yang dikeluarkan untuk penanganan covid-19 lumayan besar.

“Intinya pemanfaatan Pol PP sebagai penegak Perda harus ditingkatkan, jalankan saja yang dikeluarkan oleh Gubernur kalau Lampung Utara belum siap aturannya, optimalkan peran Pol PP sebagai penegak Perda,” tutup karzuli. (Eng/Red)

Komentar

Realita Lampung