Realita Lampung – Pelaksanaan vaksinasi perdana yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hari ini berlangsung di dua Rumah Sakit Umum di wilayah Kota Kotabumi dan diikuti 15 pejabat dari unsur forkopimda beserta perwakilan masyarakat.
Pada kegiatan itu Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE, MM, mengatakan, pelaksanaan vaksin perdana covid-19 di Kabupaten Lampung Utara berlangsung di dua Rumah Sakit (RS). Yakni, RSU HM Ryacudu dan RSU Handayani.
Dilaksanakannya pemberian vaksin covid-19 di dua rumah sakit itu sesuai dengan peraturan pelaksanaan bahwa pelaksanaan program vaksinasi harus dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.
“Hari ini kita melaksanakan vaksin perdana covid-19. Selain di Rumah Sakit Ryacudu, pelaksanaan vaksin ini juga dilaksanakan di Rumah Sakit Handayani,” kata Bupati, Senin 1 Febuari 2021.
Dalam kegiatan itu, menurut Bupati Budi Utomo, idealnya Kepala Daerah yang harus menjadi orang pertama yang diberikan suntikan vaksin covid-19. Namun karena usianya saat ini sudah 63 Tahun jadi dirinya diwakili oleh Sekda. Sesuai dengan ketentuan syarat penerima vaksin harus berusia 18 – 59 Tahun.
“Kebetulan juga pak Sekda setelah diperiksa tensi darahnya 170, jadi harus ditunda dulu, begitu juga dengan Asisten I harus ditunda juga. Tapi dari perwakilan lainnya dapat berjalan semua untuk dilakukan vaksinasi,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Periode pertama berjalan hingga April 2021 dan Periode 2 terhitung April sampai Maret 2022.
Tahapannya, untuk tenaga kesehatan di bulan Januari dan Februari diharapkan sudah selesai pelaksanaan vaksinasi. Kemudian tahap dua itu di bulan April yakni, TNI, Polri, Aparat Penegak Hukum, bagian Pelayanan Masyarakat.
“Kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini harus dikendalikan. Kita tetap terapkan protokol kesehatan. Saya yakinkan juga bahwa vaksin ini sudah halal dan telah teruji klinis dari BPOM,” ucap Bupati.
Bupati berharap, pelaksanaan vaksinasi di kabupaten Lampura bisa berjalan lancar dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Manakala ada habatan dari pemerintah pusat terkait anggaran untuk pelaksanaan vaksin, diupayakan untuk dapat menganggarkan mandiri. Ini akan kita bicarakan dengan DPRD,” tandasnya. (Rls/Red)
Komentar