oleh

DPRD Kota Metro Paripurna Tiga Raperda

Realita Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II bersama Walikota dan Wakil Walikota tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda).

Rapat paripurna pembahasan tiga Raperda itu langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution dan dihadiri oleh Walikota Wahdi bersama Wakilnya berlangsung di Ruang Sidang DPRD setempat, Jumat (5/3/2021).

Ketiga Raperda yang dibahas tersebut tentang penyelenggaraan penanaman modal, adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan penanggulangan kemiskinan daerah.

Tondi menjelaskan, latar belakang Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus.

Pada kegiatan itu juga Walikota Metro, Wahdi menyampaikan, Raperda Pansus satu terkait daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal, tergantung pada kemampuam Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah dengan menekan faktor penghambat iklim investasi serta mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal.

“Pemerintah Daerah juga harus dapat menciptakan hukum ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksibilitas wilayah, ketersediaan tenaga kerja, serta dukungan masyarakat,” ujarnya.

Lalu lanjutnya, atas tanggapan Raperda Pansus dua tentang upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Metro dapat mewujudkan Kota Metro yang Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.

“Kita juga harus bisa menangani permasalahan kemiskinan yang mendesak, kita sebagai pemerintah memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah,” paparnya.

Tidak hanya itu, dalam mewujudkan tujuan tersebut, Wahdi menyampaikan, bahwa pemerintah harus bekerja keras menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik, dalam penanggulangan kemiskinan.

“Untuk itu, kita perlu mengakomodir program penanggulangan kemiskinan di Kota Metro yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efesien dan akuntabel ke dalam sebuah Peraturan Daerah,” tutupnya.

Kemudian acara selanjutnya adalah penandatangan berita acara persetujuan bersama terkait ketiga raperda tersebut. (M9G/RD)

Komentar

Realita Lampung