oleh

Hearing Anjloknya Harga Singkong, ini Respon Komisi I DPRD Lampung

Realita Lampung – Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, melalui Komisi I melakukan rapat dengar pendapat (hearing) mengenai anjloknya harga singkong.

Menurut Komisi I, Muhammad Khadafi Azwar mengungkapkan, tentang anjloknya harga singkong tentunya persoalan ini tidak sampai disini, yaitu harus sampai pangkal persoalannya seperti tata kelola.

“Tata kelola tersebut dimana instansi yang terkait seperti dinas perhutanan dan dinas perkebunan harus juga mengubah proses cara pengelolaan, kalau regulasinya seperti sekarang tentunya akan dihadapkan secara berulang-ulang karena ini sudah sering terjadi, yakni hari ini kita membahas tentang singkong besok bisa juga persoalan kopi,jagung dan sebagainya” kata Muhammad Khadafi Azwar, Senin (8/3/2021).

Menurutnya yang harus ditinjau adalah regulasi pengelolaan pertanian di provinsi Lampung khususnya di Indonesia, pada umumnya ini bisa diatasi dengan proses dibentuknya industri tepung tapioka rakyat, akan tetapi lambat laun juga ini terbeli oleh pihak asing karena tidak dikelola dengan baik.

“Nah sekarang kita dihadapkan dengan persoalan singkong dan akan ada lagi persoalan-persoalan baru maka regulasinya harus betul-betul dengan cermat, contoh seperti dijawa tengah juga mengalami problem seperti ini akan tetapi mereka mencoba bereksperimen agar bagaimana singkong ini dibuat menjadi gula singkong dan akhirnya produk gula singkong tersebut banyak diminati oleh Masyarakat,” lanjutnya.

Dengan eksperimen dalam mengatasi persoalan anjloknya singkong ini menjadi PR bagi provinsi Lampung, yakni harus dikembangkan lebih maju lagi seperti diJawa tengah. Akan tetapi, di provinsi Lampung ketika harga singkong anjlok dan menjadi persoalan, kita malah ribut. Dalam timbanganpun tidak pernah kita tera akhirnya menghitung dengan perkiraan.

Muhammad Khadafi Azwar juga mengatakan bahwa dalam kesepakatan diskusi ini bisa menjadi sebuah kesepakatan yang dapat dibawa kepemerintahan daerah maupun pusat.

“Saya yakin ini merupakan bagian dari sebuah proses diskusi yang semuanya menginginkan kebaikan nasib petani, dan dalam hearing siang ini dapat menjadikan komitmen kita bersama, sehingga mendorong pemerintah melakukan semacam perubahan prospektif dalam pengelolaan perkebunan dan pertanian yang teorinya hanya biasa-biasa seperti ini,” kata Khadafi.

Dalam pengelolaan yang kurang baik ini seharusnya ada Zonasi perkebunan yang dapat mengembangkan pengelolaan, zonasi tersebut seperti salah satu contoh dari beberapa negara asing yaitu kita harus melihat ide dasarnya seperti apa.

“Ide dasar yang kita ambil contohnya seperti kelebihan produk tomat, mereka menjaga produk pasar agar tidak anjlok dan menjadikan bahan sarana prasarana pariwisata tomat, seperti ini yang kita bisa ambil pola pikirnya bukan lagi kita meniru sesuatu yang dihadirkan oleh negara lain tapi dasarnya yang harus kita ambil,” tandasnya. (M9G/ES)

Komentar

Realita Lampung