oleh

Ahli Pers Dewan Pers, Wartawan Harus Paham Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers

Realita Lampung – Pelatihan jurnalistik pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers Provinsi Lampung ditutup setelah pemaparan tentang Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers oleh Komisi Kompetensi PWI Pusat 2013-2018 (Ahli Pers Dewan Pers).

Drs. Kamsul Hasan, SH, MH, dalam kegiatan pelatihan jurnalistik pra UKW Dewan Pers Provinsi Lampung XXIII dan XXIV secara virtual itu berlangsung sejak pukul 08.25 – 15.20 WIB, Jumat (26/3/2021).

Dijelaskan, Kamsul Hasan penyampaiannya dalam kegiatan pelatihan jurnalistik tersebut merupakan kisi-kisi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik keseharian yang harus mematuhi tentang Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar pelaku media (Wartawan) terhindar dari jerat UU Elektronik di luar dari Hukum Pers.

Seperti di dalam UU Turunan Pasal 28 (Hasil Amandeman), pada butir satu UU No 23 tahun 2002 Jo UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 11 tahun 2008 Jo UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi transaksi elektronik (ITE), UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pubik (KIP), UU No 44 tahun 2008 tentangPornografi dan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Selain itu wartawan indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki azas kemerdekaan perd indonesia pada Pasal 2, dengan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Untuk itu para wartawan yang telah mengikuti UKW bisa menerapkan KEJ dalam menjalakan tugasnya. “Harapan dilaksanakannya UKW, dengan tujuannya untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik,” kata Kamsul Hasan, seraya mengatakan, jika wartawan melakukan pelanggaran maka Dewan Pers akan melakukan penabutan terhadap sertifikat kompetensi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran. Karena ada hukum pers dan hukum non pers yang berlaku di NKRI. (Red)

Komentar

Realita Lampung