oleh

Polisi Sergap DPO Pengeroyokan Oku Timur di Way Kanan

Realita Lampung – Pelaku tindak pidana pengeroyongan di TKP Polres Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan ditangkap di pos ronda Kampung Bumi Say Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

Menurut Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim, Iptu Des Herison Syafutra penangkapan DPO itu berdasarkan informasi yang jajarannya terima dan satu pelaku ada di Kabupaten Way Kanan dan keberadaannya ada di Kampung Bumi Say Agung.

“Dari informasi itu dilakukan penyelidikan dan tim gabungan melakukan sergap terhadap DPO tersebut,” kata Kasat, Selasa (25/5/2021).

Untuk kronologis penangkapannya, lanjut Kasat, dilakukan tim gabungan Tekab 308 Polres Way Kanan pada Jumat (21/5/2021) lalu.

Dijelaskannya, setelah anggota polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan DPO itu tim langsung melakukan pengejaran dan di dapati DPO Polres Oku Timur itu di pos ronda Kampung Say Agung, Way Kanan.

DPO tindak pidana Pasal 170 KUHPidana itu akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pengeledahan tim gabungan aparat kepolisian itu juga berhasil mengamankan 8 orang di TKP.

“Dari hasil penggeledah badan di dapati 6 bilah senjata tajam jenis badik dan 1 pucuk senjata api rakitan yang berisi 3 butir amunisi aktif,” ujarnya.

Dari delapan orang tersebut satu orang yang merupakan DPO diamankan oleh Polres Oku Timur dan tujuh lainnya di amankan di Polres Way Kanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan dari tujuh orang yang diamankan tersebut enam orang di tetapkan sebagai tersangka sedangkan satu orang lainnya dibebaskan karena ditetapkan tidak bersalah dalam kasus kepemilikan senjata tajam yang diamankan aparat kepolisian.

Tersangka kepemilikan senjata api, lanjut Kasat, dapat dijerat dengan pelanggaran Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, yang ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau hukuman 20 tahun penjara.

Untuk tersangka kasus senjata tajam akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, paparnya. (Sandi/RD)

Komentar

Realita Lampung