oleh

Poin Kometmen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepala Daerah di Lampung

Realita Lampung – Tercatat ada sembilan poin penting dalam kegiatan penandatanganan dan deklarasi kometmen kepala daerah bersama Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

Acara penandatanganan dan deklarasi komitmen penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kepala Daerah se-Provinsi Lampung berlangsung di Swissbell Hotel, Kamis (27/5/2021).

Poin-poin penting dalam acara tersebut diantaranya, Ombudsman melaksanakan kegiatan ini sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Diacara itu Asisten Ombudsman, Atika Mutiara berharap janji kampanye para kepala daerah terwujud sehingga tanpa penilaian dari Ombudsman, pelayanan publik yang berkualitas tetap berjalan dengan baik.

Program penilaian kepatuhan standar pelayanan publik akan segera dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dan seluruh kab/kota dan Provinsi Lampung.

Kemudian, KPK RI saat ini memiliki tata struktur baru berdasarkan undang-undang yaitu adanya direktorat gratifikasi yang menambahkan perannya juga dalam pelayanan publik.

Syarief Hidayat selaku Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK menyampaikan, semoga para kepala daerah dapat mencegah maladministrasi dan tidak terlibat dalam kasus KKN.

Syarief menyampaikan bahwa saat ini KPK RI penting untuk masuk ke dalam pengawasan pelayanan publik juga, sebab hal ini merupakan salah satu pintu awal upaya korupsi terjadi.

Gubernur Lampung menyampaikan saat ini Provinsi Lampung telah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan publik seperti menjemput langsung ke masyarakat untuk tertib pajak, sebab masyarakat di Provinsi Lampung saat ini banyak terkendala jauhnya lokasi dari rumah ke kantor pajak yang menyebabkan mereka akhirnya merasa terbebani untuk taat pajak.

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf menyampaikan, apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Menurutnta merupakan sebuah kebanggaan sebab para kepala daerah di provinsi lampung mau berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga hasil penilaian standar pelayanan publik di seluruh kab/kota Provinsi Lampung dapat memuaskan dengan nilai zona hijau. (RD/*)

Komentar

Realita Lampung