oleh

Polisi Tetapkan Dua Aparatur Desa Tersangka Korupsi DD

PESAWARAN (RL) : Terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi oknum Kaur Perencanaan dan Pembangunan bersama Bendahara Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran ditetapkan menjadi tersangka.

Penetapan kedua orang oknum perangkat desa itu sebagai tersangka oleh jajaran Polres Pesawaran karena diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD) tahun 2017 di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan pada, Selasa (13/7/2021).

Kedua orang oknum perangkat desa yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut yakni JL (38 tahun) yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Pembangunan dan SL (50 tahun) selaki Bendahara Desa Gedung Dalom.

Menurut hasil pemeriksaan oenyidik, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan drainase di Dusun II yang dananya bersumber dari dana desa tahun 2017.

Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Aria Radmantyo, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Eko Rendi Oktama, SH, menjelaskan, kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp202.860.341.

“Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli dan Inspektorat Pesawaran, maka dapat dipastikan ada kerugian negara, sehingga ditetapkan dua orang tersangka yang merupakan aparatur Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,” ungkap Kasat Reskrim.

AKP Eko Rendi menjelaskan, kedua tersangka terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Desa dengan memanipulasi sejumlah laporan keuangan berupa nota pembelian dan jumlah gaji pekerja.

“Dalam pelaksanaan pembangunan drainase di Dusun II Gedung Dalom tahun 2017, Inisial HN Kepala Desa ketika itu lebih memilih tersangka JL yang merupakan Kaur Perencanaan Pembangunan yang semestinya dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk tersangka SL yang merupakan Bendahara Desa menyetujui penggunaan anggaran yang diminta oleh tersangka JL meski tidak ada bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, AKP Eko Rendi menambahkan, pembelian bahan material bangunan dan nota pembayaran gaji pekerja tidak sesuai dengan RAB sehingga mengakibatkan pembangunan drainase mengalami kekurangan volume.

“Tersangka akan didakwa Pasal 2 atau Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu (1) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun,” pungkasnya. (M9G/RD)

Komentar

Realita Lampung