oleh

Peradi untuk Pimilihan Wakil Bupati Lampung Utara

Ketua Peradi Cabang Kotabumi sumbang saran untuk Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara.

LAMPUNG UTARA (RL) : Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Kotabumi sumbang saran untuk pengisian kekosongan kursi jabatan Wakil Bupati Lampung Utara.

Disampaikan Ketua Peradi Cabang Kotabumi, Karzuli Ali, SH, menyangkut pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam kontek ini, menurutnya juga telah diatur dalam Pasal 176 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) hingga tidak berlarut-larut.

“Ikuti aja sesuai aturan yang ada, semua sudah diatur disana, pada Pasal 176 ayat (1) Undang-undang Pilkada, disebutkan bahwa dalam hal kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara, pengisian Wakil Bupati Lampung Utara dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Lampung Utara berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung,” kata Kazuli Ali, Senin (30/8/2021).

Lebih lanjut, Karzuli Ali menuturkan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang nama calon Wakil Bupati kepada DPRD Lampung Utara melalui Bupati Lampung Utara dalam hal ini Bupati Budi Utomo untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Lampung Utara, katanya merujuk ayat (2) pada Pasal 176.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Selanjutnya, prosesi pemilihan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Silahkan partai pengusung kompromi, jangan lihat untung rugi, ayo mengabdi yang akan maju, kalau partai pengusung sudah sepakat dan kirim nama ke Bupati maka Bupati akan sampaikan ke DPRD, suka tidak suka ya, DPRD harus melaksanakan pemilihan dengan membuat tatib dan mengesahkannya. Lalu melakukan pemilihan atas calon yang diusulkan,” kata Karzuli Ali.

Masih menurut Karzuli Ali, mengenai syarat calon, kan sudah diatur dalam Undang-undang tidak perlu beralasan belum ada tatibnya, yang dimasalahkan, kan katanya belum ada tatib.

Isi DPRD itu semua orang partai. Disana ada partai pengusung, ya bergeraklah partai melalui wakilnya diparlemen kalau memang mau ada Wakil Bupati mendampingi pak Budi, kalau menurut saya ada tidaknya wakil bupati itu ada di partai-partai pengusung dan partai yang ada dalam parlemen. O ya, masalah calon yang dari anggota legislatif itu harus mundur mau enggak mau ya itu, tapi kan harus mundurnya saat ditetapkan, paparnya. (IN/RD)

Komentar

Realita Lampung