oleh

Hasil Audit BPK, Dinas PUPR Satker Terbanyak Pulangkan Uang Negara

Hasil Audit BPK, Dinas PUPR adalah salah satu satker terbanyak yang menulangkan uang Negara dan jumlahnya mencapai milaran rupiah

Tubaba (RL) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selamatkan miliaran rupiah uang negara yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Satuan kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada anggaran 2020 silam.

Hasil audit BPK tahun 2021 ini, sejumlah proyek tahun 2020 lalu berupa pembangunan infrastruktur itu didapati bermasalah sehingga terjadi lebihnya pembayaran mencapai miliyaran rupiah oleh Dinas PUPR Tubaba.

Akibat kelebihan pembayaran pada proyek-proyek temuan BPK itu, sejumlah Kontraktor wajib memulangkan uang negara kepada pemerintah dalam tempo selambatnya 60 hari pasca terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Perana Putera,SH.,MH, Inspektur Inspektorat Tubaba membenarkan perihal temuan BPK pada pembangunan 2020 terhadap beberapa proyek hasil audit tahun 2021.

“Rekomendasi hasil pemeriksaan sudah kita tindak lanjuti, dan untuk pengembalian kelebihan anggaran sudah 100% dikembalikan ke kas daerah,” ujar Prana kepada wartawan Realita Lampung saat dijumpai diruang kerjanya pada Senin, 06 September, 2021.

Sayangnya, Perana Putera tidak mengingat secara pasti total keseluruhan kelebihan pembayaran yang telah dilakukan Dinas PUPR terhadap para kontraktor. Namun, dirinya memastikan kelebihan anggaran itu mencapai milyaran rupiah.

“Kalau nominal persisnya saya tidak hapal, harus liat data,” pengakuannya.

Inspektur juga menjelaskan tidak ada konsekuensi bagi kontraktor yang menerima kelebihan anggaran tersebut selagi memulangkan uang negara sesuai hasil audit BPK.

“Sepanjang perusahaan mengembalikan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ada konsekuensi apapun,” tambahnya.

Perana juga menerangkan jika kegiatan pada Dinas PUPR rutin menjadi temuan BPK setiap tahunnya. Bahkan, dibandingkan Satker lainnya, kegiatan Dinas PUPR paling banyak didapati temuan.

“Setiap pekerjaan itu pasti ada pengembalian. Dinas PUPR paling banyak pengembalian. Saya harap peran Konsultan pengawas lebih diperdayakan sehingga pengembalian-pengembalian itu tidak terlalu besar,” tandas Inspektur. (JL/RD)

Komentar

Realita Lampung