oleh

Ketua Peradi Minta Kepala Desa Tidak Bermain-main Dengan Pajak

Lampung Utara (RL) : Setelah ditetapkannya oknum Kepala Desa Beringin sebagai tersangka korupsi dana desa oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ketua Peradi Cabang Kotabumi mengingatkan para kepala desa agar tidak bermain-main dengan pengelolaan dana desa.

Imbauan yang ditujukan untuk para kepala desa agar serius dalam merealisasikan alokasi dana desa dan menyelesaikan berbagai program yang telah disepakati di tingkat desa itu disampaikan Ketua Peradi Kotabumi, Karzuli Ali, SH, mengingat oknum Kepala Desa Beringin ditetapkan sebagai tersnagka karena bermula dari tidak distorkannya uang pajak.


Diketahui dari keterangan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, SH, MH, oknum Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan pihaknya sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada beberapa hari lalu tersebut, karena tidak menyetorkan uang pajak sebesar Rp92 juta dan Rp13 juta pada program pengadaan.

Sebagaimana dijelaskan Kasi Intelejen Kejari setempat, hasil penyelidikan timnya ditemukan Rp13 juta dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada pembangunan fisik dan hal itu ditemukan dalam realisasi pengadaan.

Atas dasar itu, Ketua Peradi Cabang Kotabumi, Karzuli Ali, SH, yang juga Ketua LBH Menang Jagad Lampung Utara sangat menyayangkan tindakan oknum kepala desa yang tidak menjalankan amanah masyarakat terhadap dirinya dan malah menjadi tersangka karena tidak menyetorkan uang pajak dan melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

“Saya sangat menyesalkan kejadian tersebut, kalau korupsi ya harus ditindak. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara wajib tegas terhadap para kepala desa yang bermain-main. Terlebih lagi jika tidak menghiraukan pembayaran pajak,” ujar Karzuli Ali, SH, seayang menyatakan, oknum Kepala Desa Beringin salah satu contohnya yang main-main dengan pajak, ya harus ditindak tegas agar ada efek jera bagi yang lainnya, ungkapnya.

Karzuli Ali melanjutkan, dengan adanya kasus-kasus oknum kepala desa yang sudah tertangkap oleh aparat penegak hukum karena terindikasi korupsi tersebut, dirinya menilai bahwa monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa oleh pihak-pihak terkait seperti dari Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD serta Irbanwil diduga terkesan hanya sekear formalitas.

Terlebih lagi, lanjut Karzuli Ali, apalagi jika hasil pantauan kegiatan (Monev) tidak dilakukan secara bersama-sama melainkan bergerak sendiri-sendiri.

“Coba kedepan ini saran dari kami, monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa dilakukan bersama-sama, baik dari pihak kecamatan, PMD dan Irbanwil yang mewakili Inspektorat. Agar pada saat ada temuan di lapangan bisa langsung dijelaskan kepada pihak yang bertanggung jawab, khususnya mereka (kepala desa) atau yang melaksanakan kegiatan dana desa tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Karzuli Ali.

Selain itu dirinya menegaskan, agar pihak-pihak terkait bisa selalu bersama-sama mengingatkan para kepala desa supaya menyelesaikan persoalan pajak mereka. Karena sumber pendapatan daerah dan negara salah satunya sudah jelas dari pajak.

“Kontrol masalah pajak dan ingatkan agar segera harus dibayar oleh desa, sehingga tidak ada lagi desa yang menunggak pajak hingga bertahun-tahun,” ujarnya.

Monitoring Libatkan LSM dan Media

Untuk itu, Karzuli Ali mengharapkan kepada pihak-pihak terkait meningkatkan sinergitas dan melibatkan unsur pemantau selain dari jajaran Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD dan Inspektorat bisa bekerjasama dengan LSM dan Media ketika akan melakukan monitoring.

“Libatkan LSM dan Media agar tidak ada miskomunikasi di lapangan. Selain itu bukti fisik dari berita yang telah dipublikasikan melalui media massa bisa menjadi bukti kuat dihadapan hukum ketimbang media sosial,” ungkap Karzuli Ali.

Seraya menambahkan, ditengah melesatnya kemajuan teknologi saat ini masing-masing satuan kerja berlomba-lomba update kegiatan melalui media sosial sementara para pelaku media massa yang sudah jelas memiliki badan hukum untuk mempublikasikan informasi kepada kalayak ramai (publik) terkesan kurang komunikasi dengan pihak-pihak pemangku jabatan. (IN/RD)

Komentar

Realita Lampung