oleh

Inovasi BPPRD Genjot Peningkatan PAD Lampung Utara

LAMPUNG UTARA (RL) : Guna melihat langsung putaran perekonomian para pengusaha restoran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara telah melakukan uji petik. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.

Pemerintah Daerah Lampung Utara melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terus melakukan berbagai program untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti yang dilakukan jajaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat dalam mendorong peningkatan PAD terpaksa melakukan terobosan ke lapangan meski dalam kondisi kurangnya pendukung terkait anggaran dan ini bisa berjalan meski apa adanya.

“Ini kita lakukan untuk mengetahui perkembangan di lapangan, karena proses waktu terus berjalan dan semua sudah mengalami perubahan. Tapi sumber pajak masih berjalan seperti biasa. Makanya kita turunkan tim untuk melakukan pengecekan di lokasi sumber pajak, seperti di restoran dan rumah-rumah makan,” kata Kepala BPPRD Lampung Utara, Ir. Mikael Saragih, MM, pada Realitalampung.com, Senin (11/10/2021).

Lebih lanjut dijelaskan, Herwan, SE, MM, selaku Sekretaris BPPRD setempat, terkait uji petik yang dilakukan jajarannya itu dipandang perlu karena untuk menentukan kebijakan kedepan.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan uji petik ini dilakukan sebagai tindak lanjut saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena perkembangan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP yang terus menggeliat mengalami peningkatan.

Dicontohkannya, pada tahun-tahun sebelumnya untuk NJOP yang diketahui mungkin seharga Ro15 ribu atau Rp25 ribu dan saat ini faktanya di lapangan nilainya sudah dalam bilangan ratusan ribu. Dalam meninlak lanjuti saran dari KPK dan BPKP ini pihaknya (BPPRD) melakukan uji petik dengan menurunkan tim menggunakan sistem sif, dua orang pada satu titik yang dilakukan secara bergantian selama 15 hari lalu.

“Alhamdulillah dari kegiatan uji petik ini kita telah mengetahui perkembanga di lapangan dan ini akan di kaji untuk ditetapkan untuk kedepan,” ujarnya.

Lebih lanjut, disampaikannya, dalam menjalankan program kerja tersebut pihaknya tidak menampik menuai protes dari pihak-pihak pengusaha. Namun setelah dijelaskan bahwa di dalam perakteknya baik restoran atau rumah-rumah makan yang telah ditetapkan untuk menunaikan wajib pajaknya tidak akan diberatkan. Karena timnya yang turun di lapangan itu hanya melakukan pengecekan dan PPN yang distorkan itupun bersumber dari konsumen pada rumah-rumah makan bukan hak pribadi atau keuntungan pengusaha.

“Hasil uji petik yang kita lakukan di lima rumah makan, seperti di rumah makan ibu mar, mbak sari, saung desa, pondok twin dan saung nage ini akan menjadi kajian untuk kedepan,” kata Herwan.

Inovasi BPPRD Lampung Utara

Dalam upaya meningkat sumber-sumber pendapatan dari pajak dan retribusi ini Pemerintah Daerah Lampung Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melakukan inovasi dan rencananya pada tahun 2022 mendatang ada dua rencana bisa diterapkan sebagai langkah untuk meningkatkan PAD Kabupaten setempat.

Menurut, Herwan setelah pihaknya melakukan kajian bersama dengan tim yang diturunkan dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) yang saat ini telah disampaikan ke Bupati Lampung Utara dan sedang dalam rencana untuk di kaji bersama guna peningkatan PAD di Kabupaten setempat.  

“Dua program ini rencananya mulai diterapkan pada tahun 2022, dan sekarang sedang menunggu waktu untuk dibahas bersama bupati yang akan kita sampaikan bersama pihak LPPM Unila,” ungkapnya. (RD)

Komentar

Realita Lampung