oleh

DPRD Pesibar Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPj 2022

Pesisir Barat, DPRD Pesibar Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2022.

Pada paripurna itu, Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H, mengikuti acara tersebut secara Virtual Meeting.

Hadir juga dalam acara tersebut Plt. Sekda, Ir. Jalaludin, M.P, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs.Zukri Amin,M.P.,Plt.Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs.Jon Edwar,M.Pd.,Kepala BPKAD Kasmir, S. Sos,.M.M,. Kepala BALITBANGDA Syaipullah, S.Pi,.Kadis Pariwisata I Nyoman Setiawan, SE,M.M,. Kabag Hukum Edwin Kastolani Burtha, S.H,.M.P,.Kabag Protokol Suryadi,S.IP,.M.M.

Dalam kesempatan yang sama ditempat berbeda Ketua DPRD Pesisir Barat Nazrul Arif dan anggota DPRD mengikuti rapat tersebut secara virtual meeting di Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa, rapat paripurna DPRD ini merupakan bentuk dari perwujudan check and ballance yang saling bersinergi dan melengkapi antara bupati sebagai wakil dari pemerintah daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Untuk itu, saya mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan beserta anggota DPRD dan juga sekretariat DPRD atas pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini. Sebagaimana kita pahami, rapat paripurna pada hari ini adalah rangkaian terakhir dari pelaksanaan penyampaian dan pembahasan lkpj bupati pesisir barat akhir tahun anggaran tahun 2022, secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada badan anggaran DPRD serta tim anggaran pemerintah daerah yang telah bersama- sama melakukan pembahasan terhadap dokumen lkpj dimaksud”, ungkapnya.

Dilanjutkan Istiqlal, rekomendasi atau catatan dprd ini, diarahkan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah dan diharapkan dapat segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 ini. bersama- sama kita berjuang dan berusaha untuk dapat mencapai cita- cita pembangunan daerah.

Beberapa rekomendasi dan catatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kita, antara lain:

  1. optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah sesuai dengan kewenangan.
  2. optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah.
  3. optimalisasi penganggaran pembiayaan daerah yang terukur.
  4. optimalisasi pencapaian target- target kinerja daerah.
  5. optimalisasi proses perencanaan, penganggaran dan penata usahaan keuangan daerah.
  6. penyempurnaan kualitas penyampaian dokumen lkpj.

“Rekomendasi dan catatan dprd ini merupakan bentuk dari pelaksanaan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” punkasnya.

Komentar

Realita Lampung