oleh

Karzuli Ali : Temuan BPK Lewati Batas Penegak Hukum Bisa Lakukan Penyelidikan

Praktisi Hukum menilai Aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan bisa melakukan penyelidikan terkait temuan LHP BPK Tahun 2021 di Lampung Utara yang sudah melewati batas waktu pengembalian.

“Bisa (penyelidikan) bisa, APH melakukan penyelidikan. Artinya, mereka (APH) tanya nih hasil LHP BPK yang kemarin (2021) sudah terpenuhi belum. Tapi kebiasaannya, Inspektorat yang menyerahkan ke APH untuk menyelesaikan,” kata Karzuli Ali, SH, ketika dimintai tanggapannya terkait hasil tindak lanjut Inspektorat atas temuan BPK yang baru mencapai 60 persen pada, Senin 26 September 2022.

Dirinya menegaskan, terhadap yang belum menyelesaikan pengembalian hingga limit waktunya, sesuai ketentuan 60 hari kalender, seharusnya Inspektorat berkoordinasi dengan BPK menyerahkan hal tersebut ke penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

“Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin, manakala sudah dikembalikan malah dinaikkan (proses penegak hukum). Kalau memang potensi kerugian negara tetap ada dan setelah diberi waktu 60 hari tidak terselesaikan sudah seharusnya hasil itu disampaikan ke penegak hukum. Karena itu berpotensi korupsi,” katanya dengan keras.

Ia juga menyinggung soal penyebab dari temuan LHP BPK Tahun 2021 lantaran kekurang pahaman tentang Perpres Nomor 33 Tahun 2020 itu hanyalah sekedar alasan yang dibuat-buat.

“Itu sekedar alasan sajalah (Perpres 33 Tahun 2020). Karena, yang namanya Perpres manakala sudah diundangkan dalam lembaran negara, semua orang wajib tahu apalagi khususnya Pemerintah Daerah,” tukasnya. (RD/ABW)

Sebelumnya : Temuan LHP BPK Tahun 2021, Inspektorat ; Data Pengembalian Baru 60 Persen

Komentar

Realita Lampung