oleh

Kasus Simpan Pinjam, Kejari Lampung Utara Tetapkan Oknum Kades Tersangka

Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan oknum kepala desa bersama bendahara unit pelaksana tekhnis simpan pinjam Bumdesma ABT Holding Company tahun 2019 di Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah sebagai tersangka.

Penetapan oknum Kepala Desa Kinciran berinisial J dan R sebagai tersangka itu setelah pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi secara maraton dan hari ini, Selasa 4 Oktober 2022 menetapkan J dan R jadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mukhzan, SH, MH, didampingi Kasi Intelejen I  Kadek Dwi Ariatmaja, SH, Kasi Pidsus Roy Stevanus Andhika Sembiring, SH, menjelaskan, keduanya langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotabumi.

Keduanya langsung kita lakukan penahan di Rutan Kotabumi, kedua tersangka berinisial R selaku manager dan tersangka J selaku bendahara, kata Mukhzan. 

Dijelaskannya, dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan Badan Usaha Bersama Milik antar Desa (Bumades) ABT Holding Company Kecamayan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara terjadi pada tahun 2019-2021.

Pembentukan Bumades atau Bumdesma ABT Holding Company itu berdasarkan peraturan yang dibuat bersama Kepala Desa se-Kecamata. Abung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Abung Tengah pada 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) ABT Holding Company. 

Lebih lanjut disampaikan Kajari, pembentukan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Bumdesma ABT Holding Company yang mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dengan anggaran sebesar Rp1.3 miliar.

Bumades ABT Holding Company tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dengan struktur organisasi, saksi D selaku Direktur, tersangka J selaku Bendahara dan saksi H selaku Sekretaris. 

Bumades tersebut terdiri dari dua unit usaha yaitu ABT Mart yang dikelola oleh saksi D dan ABT Finance yang dikelola oleh tersangka R selaku manager dan tersangka J selaku Bendahara.

Dalam pengelolaan ABT Mart oleh saksi D terdapat dana sebesar Rp102.485.036,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu dalam pengelolaan ABT Finance tersebut, disepakati oleh UPK untuk Pemberian Perguliran Simpan Pinjam kepada 38 Kelompok Perempuan sebesar Rp740.000.000 dengan bunga 1,5 persen perbulan selama 10 bulan yang seluruhnya telah dibayarkan oleh 38 kelompok perempuan tersebut kepada tersangka J dan tersangka R.

Dalam pengelolaan ABT Finance tersebut, tersangka J dan tersangka R langsung menyimpan dan menggulirkan dana tersebut secara pribadi kepada peminjam perorangan tanpa melalui mekanisme verfikasi sehingga banyak peminjaman fiktif dan bermasalah serta tidak pernah membuat laporan bulanan ataupun rekapitulasi jumlah pinjaman dan setoran atau angsuran dari peminjam hingga menyisakan saldo dalam rekening ABT Holding Company hanya sebesar Rp.1.119.534,34.

Atas perbuatan tersangka J dan tersangka R yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ABT Finance Bumadesma ABT Holding Company tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 AD/ART ABT Holding Company dan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2017 Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Lampung Utara.

Sebagaimana LHP Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/105-IRSUS/13-LU/KN/2022 pada 26 September 2022 terhadap penyimpangan pada pengelolaan Unit Usaha ABT Finance dan ABT Mart Tahun 2019-2021 pada Bumdes ABT Holding Company mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.2 milira.

Sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP telah terpenuhinya syarat objektif dan syarat subjective untuk dilakukan penahanan terhadap para tersangka, maka penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka. Para tersangka dilakukan penahanan selama dua puluh hari sejak 4 – 23 Oktober 2022, jelas Kajari. (RD)

Sebelumnya : Banyak Wartawan di Kantor Kejaksaan Lampung Utara, Ada Apa?

Komentar

Realita Lampung