oleh

Disinyalir Ada Penyelewengan, Masyarakat Minta Audit APBDes Kampung Campang Lapan

WAY KANAN – Realisasi anggaran dana desa di Kampung Campang Lapan, Kecamatan Banjit, Tahun Anggaran 2020 hingga 2022 disinyalir banyak kejanggalan. Masyarakat setempat meminta agar dilakukan audit penggunaan dana desa di Kampung tersebut.

Dugaan adanya penyelewengan dalam penggunaan dana desa itu dipicu karena terdapat banyak kejanggalan dalam pelaporan SPJ APBDes Kampung Campang Lapan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Tahun anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2022.

Kejanggalan tersebut terindikasi pada biaya belanja Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, SPJ APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II senilai 165.000.000 rupiah, dan Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, SPJ APBDes Tahap III dengan nilai 228.692.000 rupiah.

Selain itu, biaya belanja Insetif guru Ngaji pada APBDes Tahun Anggaran 2021 Tahap I senilai 10.800.000 rupiah, Tahap II senilai 16.200.000 rupiah dan Tahap III senilai 21.600.000 rupiah. Belanja Pembangunan jalan lapen Dusun IV Tahap I senilai 10.406.800 rupiah, Tahap II senilai 49.225.350 rupiah dan Tahap III senilai 59.662.150 rupiah.

Kejanggalan lainnya pada belanja Pembangunan jalan lapen Dusun V APBDes Tahap I senilai 68.340.000 rupiah, Tahap II senilai 199.548.750 rupiah dan Tahap III senilai 267.888.750 rupiah. Dan juga pada belanja Sarana prasarana futsal Tahap I senilai 10.500.000 rupiah, Tahap II senilai 13.000.000 rupiah, dan Tahap III senilai 18.000.000 rupiah.

Berpegang dari data pelaporan SPJ APBDes tersebut,media ini melakukan kroscek dan menggali informasi dari masyarakat. Dari keterangan salah satu guru Ngaji setempat yang sengaja kami rahasiakan namanya mengatakan, untuk insentif guru ngaji hanya dibayarkan 100.000 rupiah perbulanya. Sedangkan di Tahun 2021 insentif guru ngaji mencapai puluhan juta rupiah.

Guru ngaji itu mengkalkulasi, bila dalam APBDes Tahun 2021 dianggarkan untuk insentif guru Ngaji Tahap 1 senilai 10.800.000 rupiah, Tahap II senilai 16.200.000 rupiah, Tahap II senilai 21.600.000 rupiah, total keseluruhan biaya insentif untuk guru ngaji dalam setahun sebesar 48.600.000 rupiah.

Padahal menurut dia jumlah guru Ngaji di kampung Campang Lapan ini ada 15 orang. Dengan jumlah guru mengaji ada 15 orang, dan insentif yang diterima dalam satu bulan hanya seratus ribu rupiah. itu artinya 15 x 100 x 12 = 18.000.000 rupiah.

“Sedangkan insetif tersebut berjumlah 48.600.000 – 18.000.000 = 30.600 000 rupiah. Lantas di mana sisa insetif guru ngaji tahun 2021,” ucapnya.

Ditempat lain, media ini menggali informasi dari tokoh pemuda Kampung Campang Lapan tersebut. Menurut tokoh pemuda tersebut, tidak ada pembelian apapun di Tahun 2021 yang lalu, terkecuali di Tahun 2020 saat pembangunan lapangan futsal itu saja.

“Setelah dari itu tidak ada lagi yang di berikan kepada tokoh pemuda di kampung Campang Lapan ini,” jelasnya.

Dia melanjutkan, kami dari masyarakat dan tokoh pemuda menduga oknum Kepala Kampung Campang Lapan Mujianto banyak melakukan pengelembungan Anggaran dana desa seperti pembangunan lapangan futsal itu.

“Kami taksir ambil besarnya saja 150.000.000, lantas dikemanakan sisanya? Belum lagi untuk sarana prasarana futsal, itu tidak ada sama sekali, itu artinya Pemerintah dan masyarakat sudah banyak di rugikan oleh oknum kepala kampung ini,” tandasnya.

Dan kami dari masyarakat Campang Lapan ini mengharapkan APH harus turun cek dan audit semua pekerjaan di Kampung Campang Lapan, karena kami menduga masih banyak lagi yang fiktif dan Mark-Up, tambahnya .

Sementara itu, Kepala kampung Campang Lapan Mujianto media ini mencoba konfirmasi melalui Via pesan WhatsApp tidak memberikan statement apapun, pesan WhatsApp hanya dibukanya saja. Hingga berita ini ditayangkan belum ada komentar/penjelasan dari Mujianto kepala kampung Campang Lapan. (Tejo)

Komentar

Realita Lampung