oleh

Sebanyak 620 Personel Polresta Bandarlampung Amankan Orasi “May Day” Ribuan Buruh

BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menerjunkan 620 personel guna mengamankan kegiatan penyampaian orasi pada “May Day” atau Hari Buruh Sedunia di dua lokasi di kota itu.

“Untuk pengamanan Hari Buruh, kami turunkan 620 personel dari jajaran Polresta Bandarlampung, serta didampingi dengan personel dari Polda Lampung dan Kodim 0410/KBL,” kata Kepala Polresta Bandarlampung, Komisaris Besar Polisi Abdul Waras, di Bandarlampung, Lampung, Rabu (01/05)
.
Dia mengatakan bahwa pada kegiatan penyampaian orasi pada Hari Buruh Sedunia ini terdapat dua lokasi yang menjadi titik fokus pengamanan Polresta Bandarlampung.

“Jadi selain di Tugu Gajah atau Tugu Adipura, personel kami juga mengamankan Hari Buruh Sedunia di Lapangan Korpri,” kata dia.

Menurut dia, berdasarkan pemantauan, penyampaian pendapat di muka umum, baik di Tugu Gajah maupun Lapangan Korpri, sejauh ini berjalan aman, kondusif dan lancar tanpa ada aksi yang berlebih dari para peserta.

“Ini yang memang kami harapkan dari aksi penyampaian orasi, berjalan aman dan kondusif,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, dengan orasi yang dilaksanakan dengan baik, apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman buruh dapat didengar oleh pihak-pihak terkait.

“Tuntutan teman-teman buruh masih sama, terkait UU Omnibus Law. Kami harap orasi di muka umum ini dapat berjalan lancar hingga akhir kegiatan,” kata dia.

Waras pun menyampaikan bahwa sebagai apresiasi kepada teman-teman yang menyampaikan orasi, Polresta Bandarlampung pun memberikan bunga kepada mereka sebagai simbol perdamaian dan perjuangan.

“Kami memberikan bunga juga tadi sama teman-teman yang orasi, itu dalam rangka memberikan apresiasi sekaligus simbol perdamaian dan perjuangan,” kata dia.

Pantauan di Tugu Adi Pura, pada kegiatan “May Day” seratusan peserta yang terdiri dari buruh dan mahasiswa berkumpul guna menyampaikan orasi dan tuntutan kepada pemerintah yang diantaranya, cabut UU Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah turunannya, tolak politik upah murah, tegakkan perlindungan buruh migran yang adil berbasis jenis kelamin. (Dian Hadiyatna/Ant)