Bupati Lampung Utara Diminta Tegas Menjalankan Roda Pemerintahan

Realita Lampung – Bupati, H. Budi Utomo, SE, MM, diminta tegas dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara, hal ini disampaikan para pengunjuk rasa yang berlangsung di halaman Pemda dan kantor DPRD Lampung Utara yang sempat hampir bentrok dan bisa diredakan oleh Kapolres, AKBP Bambang Yudho Martono, SIK, M. Si.

Para pengunjuk rasa meminta kepada bupati untuk bertindak tegas dan melakukan evaluasi satker serta para pejabat yang malas berkantor, dan akhir – akhir ini memang nampak sepi kantor-kantor dinas di Lampung Utara. Seperti di Dinas PUPR dan Diskominfo sebagai corong Pemda setempat pejabatnya (sekretaris) tidak pernah terlihat ngantor, hal ini harus ada ketegasan dari pimpinan daerah setempat.

Menyikapi hal tersebut pengamat publik dan juga praktisi hukum, Karzuli Ali buka suara, ia mengatakan, bahwa tugas pengawasan kinerja satker ada di komisi – komisi DPRD Lampung Utara bila perlu menurut Karzuli laporkan langsung ke KSN, bila ada ASN yang nakal.

“Semua satker ada dibawah pengawas kinerjanya di komisi-komisi DPRD, mainkan fungsi pengawasannya DPRD jika satker dibawah naungan komisi bandel dan tidak benar dalam bekerja rekomendasikan kepada bupati untuk di copot dari jabatannya,” ujar Karzuli Ali, Selasa (15/6/2021).

Masih menurut Karzuli, seharusnya untuk memimpin satker sesuaikan dengan disiplin ilmunya, ini kan yang terjadi kadang-kadang aneh, ini hanya contoh Sarjana Hukum jadi kepala Dinas PUPR kan gak nyambung, seharusnya dinas khusus diisi oleh pejabat yang memiliki ilmu khusus, pertanian di isi sarjana pertanian, PUPR di isi sarjana teknik, perikan di isi sarjana perikanan jadi bisa berjalan satker tersebut.

“Pak Budi orang cerdas dia birokrat senior, jadi paham, tinggal saja elemen masyarakat dukung beliau dalam upaya pemulihan lampung utara ini, malu kita sudah 75 tahun berdiri kalah sama yang baru itungan jari,” cetusnya. (In/Rd)

Komentar