Dana Bumdes Gunung Sugih Besar Diduga Raib

Mantan Ketua Bumdes Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ketika dikonfirmasi media ini.

Merespon keluhan warga atas dugaan bagi-bagi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dugaan adanya pungutan terhadap proram PTSL di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersama Kita Bisa melaporkan kejanggalan itu ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Menurut keterangan Ketua LSM Bersama Kita Bisa Lampung Timur, Mudabbar pihaknya sudah melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Lampung Timur pada, Rabu 10 Agustus 2022.

Dugaan adanya pengelolaan Dana Bumdes di Desa Gunung Sugih Besar yang dinilai tidak profesional dan adanya dugaan pungli terhadap program PTSL itu sudah kami laporakan, duga ini kami laporkan karena terkesan ada unsur kesengajaan untuk membuat Bumdes desa itu mati suri dengan tujuan untuk menguasai aset Bumdes itu secara sepihak terlebih terkait dananya, ungkap Mudabbar.

Diketahui bahwa Bumdes Desa Gunung Sugih Besar terbentuk pada tahun 2018 lalu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang di sebut BUMDesa.

Pada ayat (2) menyatakan BUMDesa di kelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Untuk itu dalam rangka merespon berbagai keluhan warga desa tersebut LSM Bersama Kita Bisa melakukan investigasi ke lapangan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang ada, salah satunya dengan mewawancarai Ketua BUMDes, Agus dikediamannya.

Dari wawancara tersebut terungkap bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada ahir tahun 2019 lalu. Menurut Agus, pada awal berdirinya Bumdes desa setempat mendapatkan modal sebesar Rp50 juta, kemudian pada tahun 2019 kembali mendapatkan modal Rp50 juta.

Dari modal yang ada itu, sebesar 40 juta dipinjamkan kepada masyarakat dan yang 60 juta dipinjam oleh Kepala Desa Gunung Sugih Besar.

Benar awal BUMDes ini dibentuk saya ditunjuk sebagai ketua, saat itu tahun 2018, BUMDes kami diberi modal Rp50 juta yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian, tahun berikutnya 2019, ditambah lagi Rp50 juta, tapi pada akhir tahun 2019 saya mengetahui bahwa ada aturan yang menyatakan bahwa PNS tidak bisa menjadi Ketua BUMDes dan saat itu kebetulan di desa juga terjadi pergantian kepala desa, jadi saya mengundurkan diri sebagai ketua, kata Agus.

Pada saat itu, lanjutnya, semua berkas dan sisa dana BUMDes yang masih ada saya serahkan kepada Kepala Desa yang baru yaitu pak Ishak, ujarnya.

Pada saat dirinya mengundurkan diri itulah dia menyerahkan dana BUMDes sebesar Rp60 juta kepada Kades Gunung Sugih Besar, sedangkan sisanya Rp40 juta belum dikembalikan masyarakat selaku peminjam dana Bumdes di desa setempat. (Harun Al-Rasyid)

Komentar