Inspektorat Lampung Utara Paparkan Hasil Audit RSU Ryacudu Kotabumi

Penjelasan Irbanwil III Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terkait hutang RSUD HM Ryacudu Kotabumi.

Lampung Utara (RL) : Menanggapi kabar yang berkembang ditengah-tengah masyrakat terkait dengan hasil audit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Ryacudu Kotabumi, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menjelaskan hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap finalisasi.

Inspektur Kabupaten Lampung Utara, M Erwinsyah melalui Irbanwil III Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Imam Sampurna menjelaskan, hingga saat ini prosesnya masih dalam proses dan disampaikannya, dilakukannya proses audit di RSUD HM Ryacudu Kotabumi tersebut berdasarkan permintaan Direktur Rumah Sakit dan Dewan Pengawas ketika Direkturnya dijabat oleh Almarhumah dr. Sri Haryati.

Pada hari ini, saya menyampaikan gambaran resutnya seperti apa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan publik dan masyarakat mengenai audit RSUD HM Ryacudu Kotabumi. Audit ini dilaksanakan dengan cara join dengan BPKP, kenapa kita laksanakan dengan BPKP karena kita ingin permasalahan rumah sakit ini yang merupakan sudah atensi masyarakat bahwa hasilnya bisa menampilkan data yang valid.

Audit ini, kerangka acuan kerjanya sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada kami fokus pada hutang rumah sakit. Dari hasil kami audit, hutang rumah sakit secara garis besar, ini ada dua kategori, yang pertama hutang usaha sebesar Rp7,2 miliar sekian, kurang lebihnya, kemudian hutang jasa pelayanan bulan September sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp2,8 milian sekian, sehingga total hutang RSU Ryacudu menjadi Rp10 miliar sekian, jelas Imam Sampurna, Jum’at (27/8/2021).

Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan hutang usaha, ini merupakan hutang jangka pendek yang dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

Selanjutnya, terkait dengan jaspel (jasa pelayanan) sebesar Rp2,8 miliar itu, sambung Imam Sampurna, terjadi pada bulan September – Desember 2020 lalu. Pada perjalanan audit, pada bulan Juni 2021, sudah ada pencicilan hutang sebesar Rp1,4 miliar sehingga tercatat pada bulan Juni 2021 saldo hutang tahun 2020 tinggal Rp8,6 miliar sekian. “Kurang lebih angkatnya seperti itu,” tegasnya.

Pada kesempatan ini juga, dijelaskannya, kenapa RSUD HM Ryacudu Kotabumi bisa terhutang cukup banyak, salah satu penyebab utamanya karena terjadi pandemi covid-19, yang menyebabkan kunjunan pasien non covid di RSUD Ryacudu mengalami penurunan sangat jauh yang otomatis juga menurunnya pendapatan rumah sakit, dan klaim covid pada saat kami melaksanakan audit masih ada juga yang belum terklaim. Ini yang menyebabkan turunnya proyeksi Rumah Sakit Ryacudu.

Masih menurut Imam Sampurna, RSUD HM Ryacudu yang pengelolaannya sesuai dengan amanat Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD, yang harus di BLUD kan penggelolaan keuangannya yang mana masalah BLUD ini sebanarnya peningkatan pelayanan dengan memberikan sedikit peluang untuk orentit provitnya, dalam rangka pengembangan dari pada RS Ryacudu.

Jadi seharusnya, dalam Permendagri itu RS Ryacudu ini bagian dari Pemerintah Daerah. Karena UPT-nya dengan Dinas Kesehatan, seyogyanya RSUD HM Ryacudu Kotabumi ini diberikan subsidi dana dari APBD agar RS ini bisa berjalan lebih sehat dan perjalannya bisa lebih optimal, kata Imam Sampurna seraya mengatakan selain dari tim audit dirinya juga sebagai masyarakat Kabupaten Lampung Utara menyatakan harapannya untuk RSUD HM Ryacudu agar bisa mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah setempat.

Untuk lebih jelas tentang pemaparan dari Irbanwil III Inspektorat Kabupaten Lampung Utara terkait hutang RSUD HM Ryacudu Kotabumi bisa disimak dalam video terlampir yang telah kami unggah di channal youtube Realita Lampung atau Realita TV streaming. (IN/RD)

Komentar