Kelurahan Blambangan Umpu Gelar Rakor PPKM

WAY KANAN (RL) : Menindak lanjuti surat edaran (SE) tentang pemberlakuan PPKM darurat covid-19, Pemerintah Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menggelar rapat koordinasi bersama kepala lingkungan (LK).

Rapat koordinasi atau rakor itu guna menyikapi surat edaran Bupati Way Kanan Nomor: 360/ 478 /IV.05-WK/202 tentang pemberlakuan PPKM darurat Covid-19 pada Kelurahan dan Kampung. Rapat bersama ini langsung dipimpin Lurah Blambangan Umpu, Hasanudin AK, berlangsung di Aula Kelurahan setempat, Selasa (13/7/2021).

Pemberlakuan PPKM darurat covid-19 tingkat Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Way Kanan mulai ditetapkan Pemerintah Daerah Way Kanan sejak, Jum’at 9 Juli 2020 lalu.

Menindak lanjuti SE Bupati Way Kanan itu, Lurah Blamabangan Umpu langsung menggelar rakor tingkat kelurahan bersama perangkat dan para KL se-Kelurahan Blambangan Umpu.

Lurah Blamabangan Umpu, Hasanudin mejelaskan, setelah memperhatikan peningkatan kasus positif covid-19 (hasil test antigen dan PCR) semakin naik, saat ini rata-rata perhari sudah lebih dari 100 kasus, sejak bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan Juli sudah mencapai 1.509 kasus positif antigen.

Dengan terus bertambahnya angka paparan covid tersebut, sehingga rumah sakit pemerintah dan swasta saat ini sudah tidak mampu lagi untuk merawat korban paparan covid-19, ini karena jumlah keterisian tempat tidur sudah penuh, kasus meninggal dunia sudah mencapai 104 orang (hasil test PCR dan antigen), katanya.

Lanjut Hasanudin, dalam SE Bupati Way Kanan itu terdapat tujuh poin penting yang wajib menjadi perhatian serta dilaksanakan masyarakat yakni Satgas Covid-19 tingkat kampung dan kelurahan, wajib melarang semua kegiatan kemasyarakatan yang bersifat mengumpulkan orang (resepsi/pesta, acara keagamaan, seni budaya, olah raga dan kegiatan social lainnya, kecuali pelaksanaan ijab kabul/akad nikah dan hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang, jelasnya.

Hasanudin meminta para kepala Lingkungan dan RT, serta Linmas untuk saling bersergi menyampaikan imbauan ini kepada masyarakat, agar dapat mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya.

Di kesempatan itu Hasanudin juga mejelaskan, terkait soal Pasar Pemda di KM II, sebagai pusatnya prekonomian kebutuhan masyarakat dia belum dapat memberikan keterangan pasti untuk ditutup atau tidak, menurutnya kewenangan itu ada di Pemkab Way Kanan begitu juga untuk sholat idul adha pengurus masjid tetap menyediakan tempat dan petugasnya.

“Satgas Covid-19 tingkat kelurahan melarang warga masyarakatnya bepergian keluar daerah, kecuali hal yang sangat penting dengan membawa izin dari kepala kampung atau lurah serta telah melakukan rapid antigen mandiri dengan hasil negatif, dan Satgas Covid-19 tingkat kampung dan kelurahan warga yang baru saja datang agar diisolasi selama 14 hari,” tutup Hasanudin. (SN/*)

Komentar