Realita Jakarta – Upaya menghindari penyelewengan Menteri Sosial (Mensos) rencanakan pengantian bantuan langsung tunai (BLT) dengan sistem elektronik.
Sebagaimana disampaikan Mensos Tri Rismaharini setelah acara serah terima jabatan dari Plt Mensos, Muhadjir Effendy kepada dirinya yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 23 Desember 2020 kemarin.
Menurut Mensos Tri Rismaharini, bantuan langsung tunai (BLT) kedepannya tidak akan lagi yang diberikan oleh Menteri Sosial (Mensos) semua akan digantikan secara elektornik. Hal itu sebagai upaya menghindari penyelewengan.
Bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan kementeriannya, kata Risma, dikepemimpinannya semua akan menggunakan teknologi informasi. Sehingga, menurutnya bisa transparansi, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
“Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semuanya transaksi online,” kata Risma.
Risma pun mengatakan, ingin mempelajari dahulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
“Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapin, dan uang itu akan dikelola secara transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi, sehingga bisa dilihat siapapun,” sambung.
Ke depan, dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi, sehingga semua bisa terpadu.
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga menuturkan, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak membutuhkan waktu yang lama.
“Kalau pengalaman saya, membetulkan data asal tidak ada inputan yang baru tiu cepat sekali,” kata dia.
Dirinya menerangkan, akan menggandeng pihak ketiga, yaitu Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Mensos.
“Sebetulnya belum tahu krusialnya, tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk, itu cepat sekali,” ujarnya.
Risma pun mencotohkan, berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur, kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk.
“Kita akan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tak percaya, tapi perlu ada pengawasan,” tuturnya.
Politisi PDIP itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Namun semua itu, kata dia bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan pembaruan data.
“Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu, mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah akalu bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat,” ujarnya. (Red/*)
Sumber : Pikiran-Rakyat.com
Komentar