LAMPUNG UTARA – Bertujuan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dalam melakukan pengawasan tahapan-tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara gelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan tahapan pemutakhiran data Pemilih. Sekaligus penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak Tahun 2024, bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara
Rakor ini salah satu persiapan dan kesiapan pengawas dalam menghadapi tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Rapat Kordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, (15/03/2023) pukul 09:00 WIB, di Aula Hotel Cahaya, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Rakor dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Hendri Hasim, SH.
Saat memberikan sambutan, pada acara pembukaan rapat koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua Kabupaten Lampung Utara Bawaslu, Hendri Hasim, SH, mengatakan, rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 ini sebagai bentuk persiapan.
“Rakor ini untuk menyamakan pemahaman bersama antara Bawaslu Kabupaten Lampung utara dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten, dalam melakukan pengawasan pencoklitan dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024,” jelas Hendri Hasim,S.H., dihadapan peserta Rakor.
Diakhir sambutannya, Hendri Hasim memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung utara, untuk membuat posko aduan dengan tema “kawal hak Pilih”. Tujuannya untuk membantu masyarakat atau bantuk aduan dari masyarakat, dan mengingatkan bahwa tugas Bawaslu mengawal suara rakyat untuk mengawal demokrasi.
Abdul Kholik,menambahkan hari ini kita Melaksanakan penguatan kapasitas terkait paska pengawasan pencoklitan, sekaligus untuk memalisir temuan-temuan selama melakukan Pengawasan melekat dari tanggal 12 sampai 19 februari. Dan pada Tanggal 20 sampai 14 Maret sudah melakukan uji petik/semplik atau keliling ke setiap TPS yang ada didesanya.
“Permasalahan yang sudah kami temukan, banyak satu keluarga yang tersebar di berbagai TPS, ada juga temuan seperti stiker yang ditempet tidak sesuai dengan jumlah KK. Satu KK (Kartu keluarga) hanya 1 stiker. Semua temuan-temuan sudah kita rekomendasikan kepada KPU langsung dilakukan perbaikan, allhamdullillah sudah terselesaikan semua,” jelasnya.
Dia menambahkan, kita harapkan kualitas DPT untuk Pemilu 2024 lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu juga kita harus memastikan regulasi-regulasi yang berkaitan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. (Budi Irawan)
Komentar